Ketik disini

Politika

Ramlan: UU Pemilu Sangat Buruk

Bagikan

MATARAM – Unram menyelengarakan konsultasi publik mengenai Undang-Undang Pemilu. Guru Besar Hukum Universitas Airlangga yang juga pakar pemilihan umum Ramlan Surbakti yang hadir dalam konsultasi publik itu menilai, UU 8/2015 adalah salah satu produk hukum yang sangat buruk.

“UU Nomor 8 tahun 2015 adalah produk hukum yang paling buruk karena sangat tidak demokratis,” kata Ramlan Surbakti pada media usai konsultasi publik di Universitas Mataram.

Menurut dia, sangat banyak butir-butir di dalam UU Pemilu yang sangat tidak demoktratis. Seperti penentuan calon dalam pemilihan kepala daerah sama sekali tidak melibatkan anggota partai, melainkan hanya penggurus partai saja.

Selain itu, UU ini juga tidak memungkinkan keluarga petahana untuk mencalonkan diri. ”Saya anggap itu bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Pasalnya Anda tidak boleh mencalonkan diri jika anda keluarga petahana,” kata pria yang juga mantan Anggtoa KPU Pusat ini.

Pada konsultasi publik bertema Kondifikasi Undang Undang Pemilu untuk Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas, Efektif dan Efisien ini, Ramlan juga menegaskan, UU Pemilu sangat tidak tegas. Pasalnya, di dalamnya ada butir mengenai larangan politik uang. “Tapi dalam UU Pemilu tidak mencantumkan sanksi bagi yang melakukannya,” katanya.

Ramlan juga memprediksi Pilkada tahun ini tidak akan mampu menciptakan pemimpin daerah yang efektif. Sebab, pasangan calon tidak perlu mencapai dukungan 30 persen. Yang penting hanya mendapatkan suara lebih dari pasangan calon saingannya. ”Bagaimana pemimpin daerah yang mempunyai suara 15 persen bisa menciptakan daerah yang efektif. Sedangkan legitimasi politiknya rendah,” tadas dia.

Di acara kerja sama FH Unram dan Kemitraan itu, Ramlan juga sempat menyingung salah satu pimpinan parpol seperti kutu loncat. Pasalnya menurutnya salah satu pimpinan parpol it terus berpindah dari satu parpol ke parpol lain sampai membuat parpol sendiri.

Menurut Ramlan orang seperti ini cenderung akan menyingkirkan orang yang tidak sependapat dengannya. ”Orang itu juga musuh demokrasi. Pasalnya dia memiliki media di tangannya,” katanya di tegah konsultasi yang dihadiri akademisi, perwakilan KPU dan Ketua Bawaslu NTB. Kehadiran KPU dan Bawaslu sendiri menghidupkan suasana konsultasi. Pasalnya banyak dari materi yang di sampaikan lebih mengkritisi sistem pada pilkada serentak tahun ini. (cr-ian/*/r12)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *