Ketik disini

Metropolis

1.400 Penderita Sakit Jiwa Dipasung

Bagikan

*Erica: Pemasungan Ranah Pidana

MATARAM – Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma mencatat, sebanyak 1.409 penderita gangguan jiwa kini diperkirakan hidup dalam pasungan. Baru 402 orang yang sudah diketahui keberadaannya. NTB menargetkan, pada 2018, tindak pemasungan pada penderita gangguan jiwa sudah harus tiadak ada lagi.

Masyarakat yang kurang proaktif menjadi salah satu kendalanya. “Masih banyak masyarakat yang tidak mau melaporkan terjadinya pemasungan di daerahnya. Oleh karena itu kita membutuhkan bantuan dari seluruh sektor untuk menangani masalah ini bersama,” kata kata Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Elly Rosila Wijaya, dalam pengukuhan Putri Indonesia dan Putri Mutiara sebagai Duta Anti Pasung di RSJ Mutiara Sukma, kemarin.

Menurutnya, pemasungan merupakan cara-cara tradisional dalam menyembuhkan penderita dengan gangguan jiwa. Namun, harus segera dilakukan penyadaran, mengingat pemasungan merupakan cara yang salah dalam penyembuhkan gangguan jiwa. “Seharusnya, perawatan dilakukan di fasilitas kesehatan, agar bisa sembuh dan produktif,” kata Elly.

Untuk mewujudkan NTB bebas pasung pada 2018 itulah, maka kata Elly, pihaknya melibatkan Putri Indonesia dan Purti Mutiara NTB sebagai Duta Anti Pasung. Public figure, lanjut Elly, dapat mengajak lebih banyak anak muda untuk peduli terhadap kesehatan jiwa. Dengan tumbuhnya kepedulian sejak awal, maka gangguan jiwa bisa dicegah.

Dijelaskannya, NTB bebas pasung bukan hanya melepaskan penderita gangguan jiwa dari pasung. Tetapi bisa menjadikan mereka manusia yang bermanfaat, sehat, dan berdaya guna di masyarakat. “Sehat dan mampu mandiri merupakan hasil akhir yang kita inginkan,” harap Elly.

Sementara, Ketua Tim Penggerak PKK NTB Hj Erica Zainul Majdi menyambut semangat program NTB bebas pasung 2018. Menurutnya, PKK sangat tepat digandeng untuk mensukseskan program NTB bebas pasung 2018. “PKK sangat dekat dengan akar rumput, sehingga informasi lokasi pemasungan bisa mudah diketahui,” ujarnya.

Hanya saja, Erica berpendapat, jika imbauan untuk melepaskan penderita gangguan jiwa dari pasungan masih kurang efektif dan cepat. Itu sebabnya perlu pendekatan secara hukum. Jadi ketika diketahui ada keluarga atau masyarakat yang masih melakukan pemasungan, maka akan ditindak secara hukum. “Dalam hemat PKK, pemasungan sudah masuk dalam ranah pidana,” ujarnya.

Menurutnya, dengan melibatkan aparat hukum dapat membela hak penderita gangguan jiwa. Karena pada dasarnya, hak orang dengan gangguan jiwa, sama dengan manusia pada umumnya. “Bisa menjadi shock therapy bagi masyarakat dengan melibatkan kepolisian,” kata Erica.
Harapan Erica adalah mereka yang pernah dan sedang dipasung bisa sehat dan berdaya guna di masyarakat. Sehingga stigma orang dengan gangguan jiwa tidak bisa disembuhkan dan selalu terpinggirkan akan hilang dari masyarakat.

Senada dengan Erica Putri Indonesia Anindya Kusuma Putri, berharap masyarakat bisa meningkatkan kepedulian dalam masalah gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa yang dipasung tidak hanya memperburuk kondisi fisik dan jiwa. Tapi juga merampas hak-hak individu.

“Hak terbebas dari pengekangan dan terkucil dari dunia luar menjadi sebab dari pemasungan,” katanya. (cr-dit/r12) 

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *