Ketik disini

Praya

AMAN Ingin Kuasai Gunung Tunak

Bagikan

* Minta Pemda Buatkan Perda

PRAYA – Perwakilan warga dari beberapa desa di wilayah selatan Lombok Tengah, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendatangi gedung DPRD. Mereka mendesak para wakil rakyat membahas dan menggodok perda tentang kawasan hutan Gunung Tunak, Desa Mertak, Pujut.

Pasalnya, dari perjalanan historis kawasan ini awalnya dikelola AMAN. Namun, seiring perjalanan waktu, kini diambil alih balai konservasi sumberdaya alam (BKSDA). Kebijakan itu diterapkan karena tidak adanya payung hukum dari daerah.

“Kami minta agar eksekutif dan legislatif menyiapkan perda itu,” kata Pamong Pengemban AMAN Loteng Lalu Ranggalawe, Senin (15/6).

Ranggalawe menegaskan, dasar hukum masyarakat adat mengelola dan memiliki hutan Gunung Tunak jelas serta terang benderang. Hanya saja, pengambil kebijakan tidak mempedulikannya.

Dasar hukumnya yaitu surat edaran (SE) Menteri Kehutanan Nomor 1 tahun 2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PU-XI/2012 terhadap yudisial review Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004.

Ditambah lagi, berita acara tata batas kelompok hutan Gunung Pepek dan sekitarnya di wilayah Praya Barat serta Pujut. Ditandai pengesahan dari Menhut dan pemprov pada 2 Agustus 2000 silam.

“Dasar hukum itu yang membuat kami kuat untuk bergerak meminta perda,” kata Ranggalawe.

Menurut Ranggalawe, hutan gunung Tunak dikelola dan dimiliki masyarakat adat secara turun temurun. Mereka memiliki awiq-awiq untuk menjaga kelestarian hutan, hingga kini. Seiring perjalanan, ada sebagian kawasan yang mulai memprihatinkan. Hal ini terjadi lantaran ada kelonggaran hukum yang diberikan pemerintah.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPRD Loteng Marju mengatakan, menyangkut usulan ini akan dibicarakan di Komisi II. Namun, sebelumnya akan dipelajari seluruh aturan hukum dan perundang-undangan yang ada. Termasuk, melakukan tinjauan langsung ke lokasi guna mencari sisi historis dan sosiologis.

“Kalau kami di dewan siap mendukung dan membela masyarakat. Sekarang tergantung BKSDA saja. Apakah mau membantu atau tidak,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKSDA Wilayah Lombok Lalu M Fadli menjelaskan, hutan Gunung Tunak merupakan kawasan wisata alam (TWA). Keputusan ini diperkuat melalui proses pengukuran tapal batas yang dilakukan selama tiga tahun yaitu pada 1996, 1997 dan 1999. Kemudian, diterbitkan surat keputusan (SK) Kemenhut menyangkut TWA.

Atas dasar itu, kawasan Gunung Tunak menjadi hak milik dan pengelolaan BKSDA. Bukan pemkab, provinsi apalagi masyarakat adat. Terkecuali, provinsi atau pemkab menelorkan perda menyangkut hutan adat. Namun, sampai sekarang payung hukum ini tidak ada.

“Di Indonesia baru delapan perda yang diterbitkan. Masing- Itu pun tidak ada di NTB,” ujarnya.

Perda itu, jelasnya, sebagai acuan Kemenhut mengeluarkan keputusan pemberian hak mutlak pengelolaan dan kepemilikan hutan kepada masyarakat adat.

“Yang dikelola BKSDA di Loteng ada dua kawasan yaitu, TWA Tanjung Tampah dan Gunung Tunak,” bebernya.

Total luas kawasan TWA gunung Tunak itu sendiri, ungkap Fadli mencapai 1.219 hektare. Terdiri atas dua blok yaitu blok perlindungan dan pemanfataan. Seluruh proses pemberian perizinan blok langsung ditangani pusat, BKSDA hanya mengelola saja.

“Saran saya, agar masyarakat adat mengkroscek hal ini ke pusat,” ungkap Fadli.(dss/r11)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *