Ketik disini

Politika

DPD RI Gandeng FH Unram

Bagikan

*Review RUU P3

MATARAM – Fakultas Hukum Unram menggelar focus Group Discussion (FGD). Acara ini, dijadikan sebagai ajang menelaah kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3). Pada acara ini dihadiri oleh anggota DPD RI, guru besar, dan civitas akademika Unram.

Anggota DPD RI, Gede Pasek Suardika, mengatakan, review RUU P3 ini penting untuk memperkuat kedudukan dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pasalnya, jika merujuk pada UU No 12/2011 tentang P3, dirasa masih mengganjal. DPD dalam fungsi legislasi tidak sesuai dengan apa yang dihajatkan UUD 1945. Untuk merubah UU itu, harus ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Sekarang sudah ada putusan MK, khususnya terkait dengan kewenangan DPD,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, antara kewenangan dengan tanggung jawab tidak seimbang. Selain itu, tafsir UU terhadap konstitusi berbeda “Hal itu harus diakomodir oleh MK ke dalam UU No. 11/2012. Agar fungsi Legislasi akan menjadi bagus lagi,” tegasnya.

Pihaknya, kata Pasek, merasa terbantu dengan adanya acara ini. “Banyak masukan-masukan dari kalangan akademis dan lembaga hukum lainnya,” ujar anggota DPD RI asal Bali ini.

Sementara, Prof Galang Asmara selaku narasumber mengatakan, DPD merupakan lembaga negara yang sangat penting, Sama pentingnya dengan DPR. Kedua lembaga negara ini, seharusnya diberikan kewenangan yang sama dalam legislatif. “Hanya saja dalam UUD 1945, ada pasal yang menyebutkan bahwa, kekuasaan pembentuk UU itu adalah DPR,” ujarnya.

Dia berharap, DPD disebutkan juga sebagai kekuasan pembentuk UU. ”Terkait dengan kewenangan DPD, maka mestinya DPD yang mengajukan, membahas, sampai menyetujuinya bersama dengan Presiden,” ujar mantan dekan FH ini. (cr-lie/r12).

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *