Ketik disini

Kriminal

Gubernur Diminta Batalkan SK

Bagikan

* Terkait Kawasan Hutan di Desa Rempek.

GIRI MENANG – Warga Desa Rempek dan Sambik Bangkol meradang. Penyebabnya, tanah tempat tinggal mereka tiba-tiba diklaim RPH Rinjani sebagai kawasan hutan.

Padahal, tanah yang dijadikan pemukinan itu merupakan tanah adat. Warga pun meminta Gubernur NTB mencabut dan membatalkan SK yang menyebutkan tanah di Desa Rempek kawasan hutan. ”Kami mohon gubernur turun ke lokasi dan menyelesaikan konflik ini,” kata kuasa hukum warga dari Ekadana dan Associates IGA Putu Candry Punar didampingi kuasa hukum lainnya, Deni Arief Riyanto, Yadi Adrianus, dan Salahudin.

Chaca sapaan akrab Candry Punar menegaskan, SK gubernur itu cacat demi hukum. Sebab, dalam SK itu menyebut tanah gront government (GG), tanah hutan. ”Kami minta gubernur segera mencabut SK tahun 1991 itu. Sebab, tanah yang diklaim kawasan hutan adalah tanah adat,” jelasnya.

Ia menegaskan, turunnya SK Gubernur itu membuat warga melakukan perlawanan. Apalagi, oknum pejabat Dishut membuat opini warga melawan pemerintah dan melakukan penebangan hutan secara ilegal. ”Setelah 30 tahun tidak ada masalah, oknum pegawai Dishut menangkap warga dengan tuduhan ilegal loging. Padahal, lokasinya itu jauh diatas tapal kawasan hutan. Masyarakat yang jaga hutan, malah dituduh maling kayu,” ujarnya heran.

Chaca menuturkan, sejak tahun 1922, pada zaman Belanda, sudah ada hutan penyangga atau disebut Pal Belanda. Di situ ditetapkan batas antara kawasan hutan negara dengan tanah milik warga. ”Bukti warga tidak berada dikawasan hutan negara, yakni bukti kelasiran tahun 1933, kelasiran tahun 1957, ada pula lahan kebun kopi berstatus tanah gege dan peta cadangan desa tahun 1922,” bebernya.

Persoalan ini mencuat lagi, gara-gara seorang warga yang menebang kayu pada tanah miliknya ditangkap petugas KPH Rinjani. Warga Desa Rempek dituduh mencuri kayu di kawasan hutan.

Merasa diklaim, warga melakukan serangkaian pelawanan. Beberapa hari lalu, mereka mengadakan pertemuan yang dihadiri sekitar 700 orang warga.

Dalam pertemuan itu, sambung Chaca, mereka menyampaikan keluhan terhadap klaim Dishut itu, serta penyataan oknum pejabat di media. Menurutnya, pernyataan itu memuat warga terusik, karena tempat tinggal mereka digerogoti.

”Sebenarnya, permasalahan awal ini dari surat Dinas Kehutanan Provinsi tahun 1991, yang akhirnya melahirkan SK Gubernur agar tanah gege ini dihapus,” jelas dia.

Dinas Kehutanan, kata dia, mengklaim tanah yang ditempati warga puluhan tahun itu masuk kawasan hutan negara. Padahal, tanah adat yang diserahkan Belanda kepada masyarakat untuk dikelola. ”Pada zaman Belanda, tanah ini merupakan tanah yang dikelola masyarakat atau tanah adat,” terang dia.

Tanah itu bukan kawasan hutan diperkuat dengan surat yang diterbitkan BPN tahun 1991. Chaca mengungkapkan, setelah terbitnya surat itu hingga tahun 2014, tidak pernah ada persoalan yang muncul. ”Kenapa masyarakat yang ambil kayu ditempatnya sendiri kok ditangkap. Ini bentuk pencaplokan oleh pemerintah terhadap tanah ulayat yang dibebaskan,” tudingnya.

BPN sendiri mengeluarkan surat dengan nomor 460.2/199/1991 tertanggal Agustus 1991. Surat itu dilayangkan kepada Gubernur agar mengambil sikap terhadap penyelesaian sengketa tanah GG, yang penggunaan tanahnya berupa hutan. Itu dilakukan supaya tidak menimbulkan kekeliruan dengan kawasan hutan.

”Surat itu meminta pula gubernur meredam keresahan penggarap akibat adanya perlakukan dan tidak dari oknum yang mengambil keuntungan,” sebut Chaca.

Ia menambahkan, bukti lain yang menyebutkan bukan kawasan hutan negara, adanya bangun mesjid yang diresmikan Bupati Lobar kala itu, H Mujitahid. Pembangunan mesjid itu menandakan bukan kawasan hutan.

”Kami khawatir masalah ini dimanfaatkan oknum tertentu. Ini sangat penting diluruskan,” tandasnya. (jlo/r8)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *