Ketik disini

Opini

Pendidikan Sebagai Identitas Anti Korupsi

Bagikan

* Oleh: Adhar Hakim (Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan NTB)

SEBENTAR lagi kita akan lalui proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Siapapun tau, setiap kali PPDB di laksanakan di NTB, proses ini selalu identik dengan praktik pelanggaran petunjuk teknis (juknis) PPDB, baik itu terjadi kasus pembengkakan penerimaan peserta didik baru hampir di setiap sekolah, Bina Lingkungan (BL) yang menjelma menjadi sarana praktek kolusi dan nepotisme, hingga praktek pungutan liar.

Hiruk pikuk PPDB tersebut belum termasuk hiruk pikuk pelaksanaan Ujian Nasional (UN)A� yang selalu dan selalu saja diwarnaiA� merajalelanya praktek ketidak jujuran, Kejujuran seolah-olah kata asing bagi lingkungan sekolah. Data, fakta, dan bukti akurat yang dimiliki Ombudsman RI soal pelanggaran maladministrasi dalam pelaksanaan UN semakin memperkuat kenyataan betapa kejujuran telah terkubur jauh dalam ideology pendidikan kita. Sejumlah pengamat pendidikan di Indonesia menilai secara cepat ideologi pendidikan kita telah terseret pada paradigma matrealisme, kapitalisasi pendidikan. Pendidikan seakan terpisahkan dari identitas masa depan bangsa. Pendidikan kita terserabut dari berbagai identitas morality, termasuk di dalamnya sebagai identitas anti korupsi. Begitu mudahnya mencari fakta praktek pungutan liar, begitu massifnya fakta-fakta praktik ketidak jujuran dalam UN.

Dalam beberapa diskusi bahkan gugatan terhadap nilai moral pendidikan kian keras. Tudingan keras tersebut menyebutkan pendidikan kita yang kian mengarah pada konsep sekuler materialistic. Konon hal ini terlihat dari pola kelembagaan pendidikan. Pendidikan agama melalui madrasah, institut agama, dan pesantren yang dikelola oleh Departemen Agama, sementara pendidikan umum melalui sekolah dasar, sekolah menengah, kejuruan serta perguruan tinggi umum dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional. Terdapat kesan yang sangat kuat bahwa pengembangan ilmu-ilmu kehidupan (iptek) dilakukan oleh Kemendiknas dan dipandang sebagai tidak berhubungan dengan agama. Pembentukan karakter siswa yang merupakan bagian terpenting dari proses pendidikan justru kurang tergarap secara serius. Agama ditempatkan sekadar sebagai salah satu aspek yang perannya sangat minimal, bukan menjadi landasan dari seluruh aspek kehidupan.

Persoalan lainnya, sekolah tiba-tiba nampak seperti lembaga yang tidak terikat dengan agenda besar refromasi birokrasi. Sekolah lebih sering dilihat sebagai entitas politik yang dititipi beban berat sebagai hasil kerja politik. Tak heran jika selalu dikaitkan antara prestasi pendidikan suatu daerah dengan prestasi politik daerah tersebut. Hal ini berdampak rentanya kemandirian pengelola sekolah dan para guru dari amukan politik. Padahal jika hal ini terus dibiarkan terjadi maka berbagai praktek yang mengancam integritas dan moral di lingkungan sekolah akan kian menggejala. Ujung-ujungnya yang terjadi adalah ; menurunnya public trust kepada pemerintah dalam hal ini adalah kemendikbud, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan; merebaknya a�?budayaa�? korup di dunia pendidikanA� yang semestinya mengajarkan nilai-nilai kerakter kebangsaan; terhambatnya akses orang miskin memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas; dana BOS akan semakin tidak efektif dan efisien; dan pungli menjadi menjadi praktek pemerasan yang sangat A�mengintimidasi satuan pendidikan.

Lalu apa hubungannya antara dunia pendidikan dengan identitas anti korupsi. Era awal tahun 70-an, siapa sih yang kenal dengan integritas dan identitas anti korupsi di negara tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura. Tapi lihatlah sekarang. Kedau negara ini menjelma a�� terutama Singapura a�� menjadi negara yang bersih dari praktek korupsi. Jika ditarik sebuah korelasi, kondisi di kedua negara tersebut menjadi lebih maju dan bersih sangat identik dengan masa dimana kedua negara tersebut memperbaiki sistim pendidikan mereka. Kejujuran di sektor pendidikan menjadi faham yang sangat mendasar dalam membangun mental bangsa mereka. Maka yang dibangun adalah sistim pendidikan yang terbuka. Di Malaysia, ketika sebuah keluarga memiliki seorang anak maka orang tuanya wajib mendaftarkannya di sekolah rendah (Indonesia=SD) satu tahun sebelum masa sekolah. Hal ini dimaksudkan agar adanya kepastian bahwa anaknya mengikut pendidikan wajib.

Satu contoh kecil, di Malaysia masa persekolahan sekolah rendah adalah 7-12 tahun. Jadi saat seorang anak sudah berumur 6 tahun, jika orang tua belum mendaftarkannya ke sekolah rendah maka akan dikenakan sanksi undang-undang. Mengenai biaya sekolah? Di MalaysiaA� sumbangan PIBG (Persatuan Ibu Bapa dan Guru) hanya dibayar perkeluarga. Jadi kalau sebuah keluarga memiliki satu anak atau lebih sama saja bayaran yang dikeluarkan. Selain itu pungutan lain tidak ada termasuk sumbangan untuk dana pembangunan. Sebab dana pembangunan sepenuhnya merupakan tanggungjawab pemerintah. Maka kini lahirlah generasi baru Malaysia yang tidak saja sangat berpendidikan, tapi memahami apa tujuan integritas bagi masa depan bangsa. Sementara di Singapura, keberpihakan negara terhadap keluarga yang tidak mampu, pemerintah menyediakan beasiswa jika perlu. Praktek pungutan liar di sektor pendidikan bukan lagi menjadi musuh warga, tapi musuh negara. Itu disediakan untuk memastikan bahwa kemiskinan bukan hambatan untuk mengenyam pendidikan, padahal siapapun tau negara ini sangat memuja kapitalisme. Namun keberpihakan terhadap sektor pendidikan tetap menjadi soal nomor satu. Kini kedua negara ini menjelma menjadi negara yang praktek korupsinya kian hari kian berkurang dan menempati rangking terhormat dalam skala negara yang bersih dari praktek korupsi.

Membandingkan kondisi dua negara dengan kita pada sisi lain mungkin kurangfair. Tapi yang ingin saya jelaskan adalah betapa sadarnya dua bangsa itu melihat bahwa dalam membangun pendidikan, isu pendidikan integritas dan kejujuran adalah poin paling penting sebagai jaminan bahwa sebuah negara akan menjelma menjadi negara yang bersih dari praktek korupsi atau tidak.

Menjadi jelas, pendidikan adalah identitas anti korupsi. Jika praktek-praktek ketidak jujuran di sektor pendidikan masih terjadi, apapun alasannya, maka secara sadar sebenarnya kita hanya melahirkan sebuah a�?boma�? waktu yang namanya generasi koruptor. Akan a�?meledaka�? pada saatnya dan merusak bangsa. Maka sebaiknya bebaskan sektor pendidikan dari beban politik. Hargai guru sebagai pendidik bangsa, bukan sebagai komoditi politik yang direcoki pesan politik setiap saat dan tumbuh menjadi pelaku politik, bukan pendidik.(*)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 wholesale jerseys