Ketik disini

NASIONAL

Tak Lapor LHKPN Otomatis Gugur

Bagikan

* Seleksi Capim KPK

JAKARTA – Dua jenderal polisi aktif yang kini mencalonkan diri sebagai calon pimpinan (capim) KPK bisa gugur dengan sendirinya. Sebab keduanya tak patuh memutakhirkan laporan harta kekayaannya ke KPK sesuai peraturan perundangan.

Juru Bicara Panitia Seleksi (Pansel) KPK Betty Alisjahbana mengatakan, para capim yang berstatus penyelenggara negara harus patuh terhadap aturan perundangan. Termasuk dalam hal pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, yang diatur dalam UU 28/1999.

“Otomatis dengan sendirinya mereka bakal gugur. Ketaatan terhadap undang-undang harus kami perhatikan,” ujar Betty, kemarin.

Sebagaimana diketahui, dua jenderal aktif dan satu jenderal purnawirawan polisi yang mencalonkan diri sebagai capim KPK termasuk tak patuh LHKPN. Dua jenderal aktif itu ialah Irjen Yotje Mende (Kapolda Papua), Irjen Syahrul Mamma (bertugas di Menkopolhukam). Dalam catatan LHPKN KPK. Yotje Mende ternyata baru sekali melaporkan harta kekayaannya pada 13 November 2007. Ketika itu Yotje menjabat Kapolwil Surakarta. Harta Yotje ketika itu masih Rp 1.734.726.492.

Sementara Syahrul Mamma melaporkan hartanya ke LHKPN hanya pada 10 Juli 2002. Saat itu Syahrul masih menjabat sebagai Kapolresta Malang. Ketika itu kekayaan Syahrul hanya Rp 473.553.443.

Satu nama yang sudah dipastikan melamar capim KPK ialah Irjen (Purn) Benny Josua Mamoto. Nama mantan Deputi Pemberantasan di Badan Narkotika Nasional (BNN) itu tak ada dalam LHKPN KPK.

Betty mengatakan hingga tadi malam sudah ada 114 pendaftar. Dari jumlah itu sudah ada lima anggota aktif dan pensiunan polisi. Sayangnya Betty tak mau menyebut siapa dua nama polisi lainnya. Dia menyebut sejauh ini dari TNI aktif maupun pensiunan belum ada.

“Saya tak bisa sebutkan sekarang. Nanti semuanya akan diumumkan,” kilahnya.

Kebijakan pansel tak mau menyebutkan nama-nama pelamar sebelum seleksi administrasi berakhir dikecam aktivis anti korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pansel terbuka sejak awal terhadap profil para pelamar.

“KPK itu lembaga yang berintegritas, calon pemimpinnya juga sejak awal harus diketahui integritasnya,” kata peneliti ICW Emerson Yuntho. Dia khawatir jika sejak awal pansel tak terbuka, maka hal itu bisa membuka celah adanya calon-calon titipan pihak tertentu.

Selain dari polisi, kemungkinan kursi lowong pimpinan KPK juga akan diperebutkan dari kejaksaan. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Tony Spontana membenarkan bahwa ada lima jaksanya yang mendaftar capim KPK.

“Besok kelimanya akan menghadap Jaksa Agung,” katanya.

Dalam kunjungannya ke Jawa Pos, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Charliyan mengatakan, munculnya capim KPK dari unsur kepolisian bisa mempererat hubungan kedua lembaga.

“Mayoritas penyidik KPK itu dari polisi. Jadi wajar jika ada pimpinan KPK dari polisi,” kata Anton.

Dia berharap sinergi antarlembaga penegak hukum bisa tercapai dengan adanya unsur kepolisian maupun kejaksaan dalam pimpinan KPK. (gun/sof/r7)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *