Ketik disini

Headline Praya

Pejabat Kecewa Ngadu ke KASN

Bagikan

PRAYA – Sejumlah pejabat struktural dan fungsional yang kecewa dengan mutasi akhirnya telah melayangkan laporan resmi kepada komisi aparatur sipil negara (KASN) di Jakarta tertanggal 16 Juni lalu. Mereka pun telah menunjuk Formapi membawa berkas aduan ini.

“Ketua Formapi sekarang berada di Jakarta. Kami meminta untuk mengadvokasi gerakan kami,” ujar sejumlah pejabat yang nama dan identitasnya tidak mau dikorankan kepada Lombok Post, Rabu (17/6).

Langkah itu diambil, tekan mereka, guna memberikan pembelajaran birokrasi kepada pejabat pemerintah, bahwa urusan politis dan birokrasi harus dibedakan. Tidak boleh dicampuradukkan. Jika itu terjadi, yang ada hanya unsur balas dendam, kepentingan pribadi, kelompok, dan materi.

Tidak itu saja, mereka melihat banyak kejanggalan dalam pelaksanaan mutasi. Salah satu contoh, petikan keputusan bupati Nomor 300 tahun 2015 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III, IV dan V. Di mana, dalam petikan itu tertulis tanggal penerbitan surat 27 Mei 2015.

Artinya, menurut mereka pemerintah telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menyebutkan batas mutasi harus dijalankan kepala daerah dalam waktu enam bulan setelah jabatan berakhir. Sementara, jabatan Bupati HM Suhaili FT dan Wakil Bupati HL Normal Suzana berakhir pada 27 November.

“Kebijakan mutasi sudah lewat beberapa jam. Sehingga, kami mendesak KASN turun meninjau dan mengkroscek laporan yang kami adukan,” ujarnya.

Ketua Formapi NTB Ikhsan Ramdhani membenarkan, dirinya bersama perwakilan pejabat struktural dan fungsional berada di Jakarta. “Kami langsung diterima Komisioner KASN Dr Waluyo. Beliau responsif, kami pun diminta untuk mengawal permasalahan itu,” katanya.

Dikatakan, bukti aduan yang dimasukkan ke KASN tertuang dalam tanda terima aduan yang diserahkan Formapi kepada KASN “Pihak KASN akan mempelajari kebijakan mutasi. Kekurangan yang ada, kami diminta disampaikan melalui surat atau email,” bebernya.

Dari pembicaraan awal, beber Ramdhani, KASN meminta agar para pejabat yang kecewa menyiapkan dalih hukum. Khususnya, menyangkut aturan yang digunakan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2000 atau aturan lainnya.

Selanjutnya, kata Ramdhani, dikomparasikan atau ditafsirkan dengan undang-undang terbaru yaitu ASN. Jika ditemukan kejanggalan hukum, maka kebijakan mutasi pun bisa dianulir. Khususnya lagi, mereka yang jabatannya diturunkan atau dinonjobkan, bisa kembali ke posisi semula.

“Itu yang kami inginkan bersama,” katanya.

Bagi Ramdhani, banyak celah yang bisa digunakan memenangkan perkara perdata mutasi tersebut. Termasuk, tidak tutup kemungkinan pidana lantaran adanya dugaan dana pelicin yang mengalir dalam agenda mutasi.

“Soal siapa pelakunya dan bagaimana caranya, aparat hukum yang menindaklanjuti. Nanti kami laporkan juga,” ancamnya.(dss/r11)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *