Ketik disini

Ekonomi Bisnis Headline

Satgas Diplomasi Ekonomi Bantu Pengusaha

Bagikan

* Siapkan Informasi Pasar Luar Negeri

MATARAM – Fungsi media dalam menyebarkan informasi disadari betul Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia. Hal itu yang mendasari kunjungan plt Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa Leonard F Hutabarat ke Graha Pena Lombok, Rabu (17/6).

“Lombok Post sebagai media terbesar di NTB, menjadi jembatan dalam penyebaran informasi yang terkait dengan kebijakan dari pemerintah,” kata Leonard F Hutabarat saat diskusi dengan reaksi di Lantai II Graha Pena Lombok.

Dalam diskusi tersebut, Leonard menyoroti potensi–potensi unggulan daerah NTB. Seperti sektor UKM dan pariwisata. Untuk mendukung kemajuan sektor tersebut, maka Kemenlu mengeluarkan kebijakan diplomasi ekonomi.

“Ada Satgas Diplomasi Ekonomi di Kemenlu yang bisa memfasilitasi peluang untuk terobosan pasar ke luar negeri,” ujarnya.

Leonard menjelaskan, satgas ini bertugas melakukan penguatan ekonomi melalui sinergi dan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan. Sehingga produk unggulan dari daerah bisa dipasarkan di luar negeri. Jika ada pengusaha yang ingin memasarkan suatu produk ke luar negeri, tapi belum memahami kemana harus menjualnya, maka satgas dengan market integence akan memberikan informasi kepada pengusaha tersebut mengenai negara mana saja yang potensial untuk produknya.

“Jadi tidak perlu tunggu kunjungan kepala daerah ke luar negeri agar kita bisa memamerkan produk unggulan daerah. Bisa langsung melalui Kemenlu,” katanya.

Selama ini, lanjutnya, banyak pelaku usaha di Indonesia masih bergantung pada pasar tradisional. Dalam artian, Indonesia masih menjual produknya kepada negara seperti Tiongkok, Jepang, Malaysia, India, dan Amerika. Hal ini dipandang sangat riskan, karena jika perekonomian di negara tersebut bergejolak, maka akan langsung berimbas terhadap perekonomian di Indonesia.

“Perlu ada perluasan pasar. Jadi harus ada pasar alternatif lain,” kata Leonard.

Selain itu, Leonard juga banyak menyoroti MoU tentang provinsi kembar (sister province) dan kota kembar (sister city) yang banyak dilakukan kota-kota maupun provinsi-provinsi di Indonesia. MoU yang dibuat kebanyakan tidak optimal dan tidak terlaksana.

“Tidak ada riset mengenai apa yang dibutuhkan dan apa yang ditawarkan, menjadi sebabnya,” katanya.

Riset yang dilakukan sebelum menjalin kerja sama dalam provinsi kembar atau kota kembar adalah untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dari suatu daerah dan apa yang bisa ditawarkan kepada mitra.

“Harus detail apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh kedua belah pihak,” kata Leonard.

Jika kedua belah pihak telah mengerti apa saja yang dibutuhkan dalam menjalin perjanjian provinsi kembar maupun kota kembar, maka di dalamnya akan terbentuk sinergi sehingga perjanjian akan terus berlanjut.

“Kerja sama itu harus saling menguntungkan,” ujarnya.

Leonard juga menyinggung pariwisata di NTB. Menurutnya, harus ada target wisatawan dari negara tertentu. Hal ini untuk memaksimalkan promosi pariwisata agar lebih efektif. “Tidak bisa kita berpromosi ke semua tempat, jadi harus ada fokus ke negara tertentu,” imbaunya.

Selain itu, menurut Leonard, kurangnya paket pariwisata dari daerah yang mengakomodasi perjalanan yang lama menjadi kendala minimnya wisatawan. Turis dari Jerman, Prancis, Inggris dan Rusia merupakan negara dengan kekuatan finansial. Rata-rata waktu berlibur wisatawan dari negara tersebut bisa mencapai 3 minggu dalam satu kali perjalanan.

“Kita harus susun konsep perjalanan pariwisata yang panjang, untuk merebut turis dari negara dengan finansial yang kuat untuk berlibur,” kata Leonard. (cr-dit/r4)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *