Ketik disini

NASIONAL

Inisiatif DPR, Pemerintah Pro Aktif

Bagikan

* Revisi UU KPK

JAKARTA – Rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menjadi perdebatan. Kemarin di dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III, Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mengaskan KPK mendukung ide perubahan UU KPK itu. Dengan catatan, revisi itu tidak menghilangkan kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh lembaga antirasuah itu. Selain itu perubahan regulasi itu harus menunggu sinkronisasi dan harmonisasi KUHP dan KUHAP.

Ruki mengatakan sebagai Plt Pimpinan KPK, dia sudah mendengar bahwa pemerintah lewat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) sudah mengajukan revisi UU KPK ke Badan Legislatif (Baleg). Perubahan aturan itu sudah masuk di dalam Prolegnas 2015. Namun dia mengaku sampai saat ini belum diajak rapat oleh Kemenkum HAM.

“Sehingga saya belum tahu detailnya seperti apa,” jelasnya.

Ketua KPK pertama itu mengatakan dia hanya mendengar lima poin revisi itu dari media. Yakni pemerintah akan mengatur kewenangan penyadapan, mengatur kepemimpinan kolektif kolegial di KPK, kewenangan penuntutan harus disesuaikan dengan Kejaksaan Agung, pengaturan pelaksanaan tugas pimpinan jika berhalangan serta penambahan komite pengawas KPK. Dari lima poin yang tersebut, Ruki menolak poin yang mengurangi kewenangan penyadapan.

Dia tidak sepakat jika kewenangan itu dikurangi bahkan dihilangkan. Pasalnya banyak kasus korupsi yang berhasil dipecahkan KPK lewat penyadapan. Ruki menjelaskan dalam penyadapan kasus, penyidik KPK tidak asal menyadap. Mereka harus memastikan nomor telepon yang disadap.

“Kami pimpinan juga memastikan. Jadi harus benar-benar akurat,” ungkapnya.

Kewenangan penyadapan memang menjadi perhatian utama. Pasalnya sejak dulu DPR meminta hak istimewa itu dihilangkan. Lantaran banyak koruptor yang tertangkap lewat penyadapan. Ruki mengatakan agar tidak menimbulkan kecemburuan, dia meminta pemerintah untuk memberikan kewenangan penyadapan pada kejaksaan dan kepolisian.

Menurut dia, ada empat poin di UU KPK yang harus direvisi agar KPK bertambah kuat. Poin pertama revisi tersebut dalam rangka penegasan UU KPK sebagai lex specialis sehingga dapat menyampingkan ketentuan umum yang diatur di dalam KUHP dan KUHAP. Kedua dia meminta KPK diberikan kewenangan untuk mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri di luar ketentuan KUHAP. Selanjutnya penataan kembali organisasi KPK sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan tugas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Kami mendukung komite pengawas sebagai pengganti dan empowering dari pensaihat KPK,” ucapnya.

Ruki melanjutkan, KPK siap diberikan kewenangan seperti kejaksaan dan kepolisian. Yakni Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Menurut dia, KPK harus diberikan wewenang untuk menghentikan perkara korupsi. Misalnya jika ada tersangka yang meninggal.

“Selama ini aturan itu belum ada,” ucapnya.

Mendengar pernyataan Ruki, DPR merasa diberi angin segar. Anggota Komisi III Dossy Iskandar mengatakan bahwa KPK sudah sepakat jika UU KPK direvisi.

“Jadi bisa kami segerakan revisi ini,” ucapnya usai rapat.

Namun dia tidak sepakat jika aturan itu direvisi usai KUHP dan KUHAP selesai. Menurut dia revisi UU KPK sudah masuk di dalam Prolegnas 2015. Sehingga mau tidak mau harus diselesaikan.

“Kami siap bahas,” ujar Wakil Ketua Fraksi Hanura itu.

Di internal KPK sendiri tampaknya suara pimpinan terhadap revisi UU KPK belum bulat. Johan Budi misalnya, dia tetap meminta revisi KPK dilakukan setelah dilakukan revisi terhadap aturan KUHAP dan KUHP.

“Selesaikan dulu revisi KUHAP dan KUHP, baru revisi UU KPK,” tegas pria yang 10 tahun bertugas di KPK itu.

Johan menyebut sejauh ini DPR memberikan kesempatan KPK mengusulkan poin-poin yang perlu direvisi dalam UU KPK. Namun apa yang perlu direvisi, Johan mengaku masih perlu dibahas bersama di internal KPK. Sebab dia mengakui, pimpinan masih belum satu suara dalam hal revisi UU KPK.

a�?Pak Ruki tadi memberikan statemen saja berbeda dengan saya soal SP3. Oleh karena itu poin-poin apa yang diharapkan dari KPK perlu dibahas dulu di internal,” kata Johan.

Di tubuh pimpinan KPK tampaknya hanya Ruki yang tak satu suara. Pensiunan polisi itu terkesan begitu antusias dan mendukung revisi UU KPK. Padahal banyak pihak menilai revisi UU KPK yang berasal dari inisiatif DPR malah melemahkan posisi KPK.

Senada dengan Johan, pimpinan KPK lain Indriyanto Seno Adji mengaku belum paham dengan niatan DPR dalam merevisi UU KPK. Dia melihat poin-poin revisi bukan hanya melemahkan, tapi mengkerdilkan kewenangan KPK.

“Saya berharap pemerintah menunda usulan-usulan itu,” terang pakar hukum pidana ini.

Dia juga menilai revisi UU KPK tidak bisa dilakukan secara parsial. Melainkan juga harus sinkron dan harmonis dengan UU lain seperti UU Tipikor, KUHP, KUHAP dan lainnya.

Jika merujuk pada situs resmi DPR, yakni dpr.go.id, terdapat susunan lengkap program legislasi nasional (Prolegnas) DPR tahun 2015-2019. Di laman berjudul legislasi, terdapat 160 rancangan undang undang dan enam prolegnas kumulatif yang ditargetkan dituntaskan DPR, pemerintah bersama DPD hingga tahun 2019.

Terkait dengan revisi UU KPK, sejak awal pembahasan DPR, pemerintah, dan DPD sejatinya sudah memasukkan di prolegnas. Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 itu masuk di daftar nomor 63. Pada rapat revisi prolegnas prioritas tahun 2015, revisi UU KPK dimajukan untuk dibahas di masa sidang tahun ini, menggantikan RUU Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah usulan Komisi II DPR.

Di daftar prolegnas itu, tertulis jika revisi UU KPK merupakan usulan dari DPR. Jika diklik lebih lanjut, usulan revisi UU KPK diajukan oleh Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Nantinya, revisi UU KPK akan dibahas dalam lingkup Komisi III DPR.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan bahwa revisi UU KPK perlu dilakukan demi mengikuti perkembangan terkini. Fadli menyatakan tidak ada maksud revisi UU KPK itu untuk memperlemah KPK.

“Kita mengembalikan kepada fungsi agar tak terjadi institutional problem. Nah, sekarang ada masalah institusi dengan KPK,” ujar Fadli.

Menurut Fadli, perumusan UU KPK di masa lalu dibuat dengan semangat demokrasi. Namun, saat ini terjadi permasalahan di KPK sebagai lembaga adhoc. Fungsi penyadapan yang dilakukan KPK dinilai banyak terjadi pelanggaran.

“Terbukti kan, dalam banyak hal, KPK terbukti melakukan tindakan yang berbenturan dengan institusi lain. Bisa juga dinilai melanggar HAM. Misalnya bisa menyadap orang seenaknya tanpa melalui protap dan prosedur, ini harus dibenahi,” ujarnya.

Menurut Fadli, KPK menjadi lembaga yang super power, namun tidak memiliki kontrol. Menurut Fadli, masalah juga muncul akibat perilaku pimpinan KPK yang saat ini terindikasi melanggar hukum.
“Pimpinan KPK itu harus orang yang sudah selesai lah dengan dirinya, tak lagi tergoda dengan tahta, harta, wanita,” tandasnya.

Suara Istana kembali terbelah menyikapi isu revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memberi persetujuan, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sudah terang-terangan mendukung usul revisi UU KPK.

JK beralasan, revisi UU KPK tidak dimaksudkan untuk melemahkan KPK, melainkan untuk memperbaiki sistem penegakan hukum di komisi antirasuah tersebut.

“Kewenangan tetap harus ada batas-batasnya,” ujarnya di Jakarta kemarin (18/6).

Terkait salah satu poin revisi tentang kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK,selama ini, kewenangan penyadapan inilah yang menjadi senjata andalan KPK untuk membongkar aksi koruptor. Namun, JK menegaskan jika kewenangan itu pun perlu dibatasi.

“Diperketat aturannya, jangan sampai kamu bicara dengan pacarmu juga disadap,” katanya.

Menurut JK, pemberantasan korupsi merupakan tugas berat. Namun, bukan berarti sebuah lembaga negara seperti KPK bisa memiliki kekuatan untuk melakukan segala hal.

“Intinya, tidak bisa ada (lembaga) yang memiliki kekuatan mutlak,” ucapnya.

JK mengakui, hingga kemarin, belum pernah ada pembicaraan di level presiden dan wakil presiden terkait rencana revisi UU KPK. Meski demikian, dirinya sepakat dengan rencana revisi yang digulirkan DPR tersebut.

“Ini bukan untuk mengurangi peran KPK, tapi untuk memperbaiki saja,” katanya.(aph/gun/bay/owi/r7)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *