Ketik disini

Headline Kriminal

Pasangan Mesum Wajib lapor

Bagikan

* Tiga PSK Ikut Terjaring

MATARAM – Sebanyak 51 orang yang ketangkap basah berbuat asusila di hotel malati pada Rabu (17/06), kini sudah dipulangkan ke keluarga masing-masing. Namun, mereka tetap dikenakan sanksi berupa wajib lapor. a�?Mereka memang tidak ditahan hanya wajib lapor saja,a�? kata Kepala Satpol PP NTB Ibnu Salim di ruang kerjanya.

Setelah mendata, Satpol PP melakukan penyitaan terhadap kartu identitas mereka. Masing-masing wajib datang untuk melaporkan diri dua kali seminggu. Yakni setiap Senin dan Kamis.

Setelah dilakukan telisik, dari 51 orang yang terjaring tersebut, ternyata tidak semuanya merupakan pasangan kekasih. Ada pula diantaranya yang memang berprofesi sebagai wanita panggilan (PSK). a�?Dari total jumlah tersebut, ada 24 pasangan dan tiga orang perempuan diindikasikan wanita panggilan,a�? jelasnya.

Terhadap ketiganya telah dilakukan pendataan dan BAP. Selanjutnya akan dilakukan pemanggilan terhadap keluarga pelaku dan dipulangkan ke daerah masing-masing. a�?Ketiga perempuan itu dari luar Kota Mataram. Mereka dijaring ketika sedang menunggu teman dalam kamar,a�? kata Ibnu.

Dalam razia Rabu lalu, sebagian besar yang terjaring adalah pasangan muda-mudi. Kebanyakan berstatus mahasiswa dan pegawai swasta. Sementara, pada razia sebelumnya yang juga dilakukan Satpol PP sempat ikut terjaring oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dua di antaranya bertugas di RSUP NTB dan satu lagi PNS di lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar). a�?Kalau PNS, totalnya ada tiga yang terjaring. Sekarang masih proses pemberkasan,a�? kata Ibnu.

Kepada aparatur negara itu memang belum ditetapkan sanksi. Khusus untuk PNS Lobar, sanksi diserahkan kembali ke pemerintah daerah setempat. Sementara, bagi dua PNS di RSUP NTB, Satpol PP NTB mengaku masih melakukan koordinasi dengan pimpinan instansinya untuk kelengkapan berkas pemeriksaan. a�?Belum ditentukan sanksinya seperti apa. Ini masih selesaikan pemberkasannya,a�? kata Ibnu.

Namun, tidak menutup kemungkinan sanksi bagi mereka bisa sampai pada pemecatan atau pemberhentian sebagai aparatur negara. Terutama jika terbukti terjadi pelanggaran asusila. (uki/r8)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *