Ketik disini

Tanjung

Banleg Hanya Setuju Dua Raperda

Bagikan

TANJUNG – Badan Legislasi (Banleg) DPRD Lombok Utara meloloskan dua raperda untuk dibahas lebih lanjut. Dua raperda itu adalah Raperda Penyertaan Modal Bank NTB dan Raperda Perubahan Minuman Beralkohol. Sementara, Raperda Penyertaan Modal pada PDAM dibatalkan.

Ketua Banleg DPRD Lombok Utara Zarkasi menjelaskan, Raperda Penyertaan Modal Bank NTB direkomendasikan ke DPRD karena anggaran yang sudah melekat pada APBD 2015 senilai Rp 10 miliar. Tapi penyertaan modal senilai Rp 38 miliar untuk jangka waktu lima tahun tidak direkomendasikan lantaran harus dikaji DPRD terlebih dulu.

Dijelaskan, penyertaan modal lima tahunan pada Bank NTB dan Raperda Penyertaan Modal pada Bank NTB belum final dan belum dapat dianggap emergency (darurat). Baleg DPRD pun memberi peluang dibuatnya pansus atau sejenisnya guna dirapatkan lebih lanjut di tingkat rapat gabungan pimpinan.

Untuk diketahui, Raperda Penyertaan Modal Bank NTB dan Penyertaan Modal pada PDAM tidak masuk dalam prolegda 2015 yang disusun akhir 2014 lalu. Namun kedua raperda ini memiliki penjelasan terkait keputusan Banleg yang bertolak belakang terhadap keduanya.

a�?Penyertaan Modal PDAM kita giring supaya masuk Prolegda 2016 karena terkait dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014. Segala produk hukum daerah, berbentuk raperda harus masuk prolegda dulu,a�? tuturnya.

Sedang untuk Penyertaan Modal Bank NTB, direkomendasikan karena emergency yakni adanya dividen yang diterima daerah dan kedua adanya persetujuan penjualan aset serta pembangunan gedung Bank NTB yang sudah masuk ke dalam rencana bisnis Bank NTB.

a�?Kalau tidak kita sertakan sekarang, maka pembangunan akan dialihkan ke daerah lain. Untuk perdanya sendiri, kita targetkan selesai dalam 10 hari ke depan karena drafnya juga sudah masuk,a�?tandasnya.

Sementara, Anggota Banleg DPRD Ardianto mengatakan, ketiga raperda yang dibahas ini dibahas normatif sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014. Kedua raperda penyertaan modal pada dua perusda ini tidak masuk pada Prolegda 2015. Namun pembahasan masih bisa dilakukan dengan tiga catatan yakni adanya perintah undang-undang lebih tinggi, bersifat emergency dan merupakan kerja sama baru.

Hanya saja, dirinya mempertegas bahwa penyertaan modal pada PT Bank NTB yang disetujui hanya sebatas pada nominal Rp 10 miliar. Rinciannya, Rp 6,5 miliar dari dana APBD 2015 dan sekitar Rp 3,5 miliar lagi dari aset eks terminal Tanjung yang diuangkan.

a�?Untuk yang menyangkut pembahasan Penyertaan Modal 5 tahun kita bahas berikutnya, termasuk untuk PDAM. Harus masuk dulu di Prolegda 2016,a�? pungkasnya.

Selama 2015 ada 27 raperda yang masuk dalam daftar prolegda luar perda APBD.(puj/r11)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *