Ketik disini

Headline NASIONAL

Presiden Hentikan Revisi UU KPK

Bagikan

*A�Menteri Keliru Terjemahkan Komitmen Presiden

JAKARTA – Presiden Joko Widodo akhirnya menunjukkan komitmen melindungi pemberantasan korupsi di Indonesia. Setelah mendapat sorotan tajam media, Jokowi memutuskan menghentikan revisi UU Nomor 30 / 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin.

Atas keputusan presiden tersebut, KPK menyambut positif dan menyebut selama ini pembantu presiden yang tak bisa menterjemahkan komitmen Jokowi. Penolakan presiden terhadap revisi UU KPK itu diungkapkan Pimpinan KPK Taufiequrahman RukiA� setelah mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden,A�Jumat (19/15).

“Iya, presiden menolak rencana dan usulan revisi UU KPK,” tegas Ruki setelah rapat terbatas. Agenda rapat yang juga diikuti KPK saat itu adalah berkaitan dengan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Dengan penolakan yang telah disampaikan presiden tersebut, lanjut Ruki, DPR otomatis tidak bisa memaksakan untuk terus melanjutkan agenda revisi UU KPK. Pasalnya, selain DPR, pemerintah juga merupakan pihak lain dalam proses pembuatan UU.

“Terus terang buat saya, buat kami di KPK, hal itu sangat melegakan. Dengan demikian, kita akan terbebas dari polemik dan saling mencurigai,” bebernya.

Menurut dia, agenda revisi yang diketahuinya sebenarnya baru akan dilakukan 2016. Bukan mulai digulirkan pada tahun ini seperti sekarang.

“Nggak tahu kenapa ada percepatan,” sindir Ruki.

Dia menegaskan, secara prinsip insitusi yang dipimpinnya sebenarnya tidak anti terhadap upaya revisi UU KPK. Namun, lanjut dia, kesemuanya harus dilandasi niatan untuk makin mengefektifkan upaya pemberantasan korupsi. Dia siap untuk memberikan masukan ketika DPR dan pemerintah hendak menyusun revisi UU KPK di kemudian hari.

“Tetapi tentu sangat tidak mungkin kami mengusulkan pasal-pasal yang bisa melemahkan kita sendiri,” tuturnya.

Pernyataan Ruki tersebut dikuatkan Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki. Menurut dia, dalam rapat terbatas, presiden memang kembali menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

Presiden, menurut dia, tidak ingin muncul persepsi di publik kalau pemerintah ingin memperlemah KPK. Termasuk, soal rencana revisi UU KPK meski bukan berasal dari inisiatif pemerintah.

“Intinya, Presiden Jokowi meminta jajaran penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, maupun KPK harus diperkuat,” tandas Teten.

Penghentian revisi UU KPK disambut positif oleh pimpinan lembaga antirasuah lainnya. Komisioner KPK Johan Budi melihat penghentian itu merupakan komitmen Jokowi dalam memperkuat KPK, seperti apa yang dijanjikan dalam kampanyenya.

“Sayangnya pembantu beliau yang tidak bisa menterjemahkan komitmen itu,” ujar Johan tanpa mau menyebut pembantu yang dimaksudnya.

Komisioner KPK lainnya, Adnan Pandu Praja juga mengungkapkan apresiasinya. Dia menyebut langkah presiden tepat karena publik menilai hal tersebut mengidikasikan pelemhanan terhadap KPK.

“Upaya pelemahan KPK lewat revisi UU sangat mengkhawatirkan,” katanya.

Sementara itu Jimly Asshiddiqie yang sore kemarin hadir di KPK menyambut baik komitmen Presiden Jokowi.

“Saya mengerti sikap presiden karena momentum untuk revisi memang tidak pas,” ungkapnya.

Saat ini KPK tengah dirundung nestapa dan publik pasti akan mempersepsikan revisi UU KPK sebagai bentuk pelemahan.

“Publik akan melihat revisi ini langkah sistematis untuk melemahkan KPK,” ungkap Jimly.

Menurut dia, revisi UU KPK sebenarnya perlu namun tidak sekarang.

“Perlu evaluasi yang menyeluruh, konseptual dan rasional,” ujarnya. Dia setuju jika revisi UU KPK harus terintegrasi dengan KUHAP dan KUHP.

Terpisah, penolakan revisi UU KPK yang dilontarkan presiden membuat gaduh kompleks DPR. Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukrianto mengatakan, penolakan revisi yang dilontarkan presiden itu terlalu cepat. Menurut dia, seharusnya presiden membaca draft RUU itu terlebih dulu.

“Jangan emosional,” jelasnya saat dihubungi kemarin.

Didik menjelaskan, penolakan yang disampaikan presiden tidak disertai alasan yang gamblang. Menurut dia, hal itu sama seperti kasus yang lalu. Misalnya seperti membatalkan dengan sepihak pelantikan Komjen Budi Gunawan menjadi kapolri. Mestinya, kata dia, presiden harus memberikan penjelasan mengapa orang nomor satu di Indonesia itu menolak perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002.

“Sekarang melakukan penolakan tapi rumusannya belum ada kan lucu dan aneh,” ucapnya.

Politikus Demokrat itu mengatakan, revisi itu bukan dalam rangka melemahkan KPK. Namun justru untuk memperkuat lembaga antirasuah itu.

“Selain itu usernya yakni KPK saja sepakat revisi. Kok presiden menolak,” paparnya.

Senada dengan Didik, politikus PPP Arsul Sani juga mempertanyakan penolakan dari Jokowi. Menurut dia, dalam raker dengan Komisi III, KPK justru mengungkapkan mereka membutuhkan dukungan legislasi.

“Artinya mereka mendukung revisi UU KPK,” jelasnya.

Lalu bagaimana sikap Komisi III terkait penolakan itu ? Arsul mengatakan sampai saat ini Komisi III belum bersikap. Menurut dia DPR akan menunggu bagaimana sikap final pemerintah.

“Biar ada kejelasan dulu dari pemerintah, karena revisi UU kan dibahas bersama DPR dan pemerintah,” paparnya.

Anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Martin Hutabarat menghormati keputusan dari Presiden Jokowi yang membatalkan pembahasan revisi UU KPK. Menurut Martin, keputusan itu bisa mengakhiri polemik pembahasan revisi UU KPK yang berkembang selama ini di publik.

“Ini akan mengakhiri tanda tanya di masyarakat, apakah akan direvisi atau tidak,” kata Martin saat dihubungi JPNN.

Menurut Martin, karena pemerintah sudah memastikan hal itu, maka revisi UU KPK tidak akan diprioritaskan di masa sidang tahun 2015. Karena itu, DPR dan pemerintah sebaiknya segera fokus untuk menyelesaikan rencana prolegnas prioritas yang berjumlah 37 RUU.

“Ada 37 RUU, sampai sekarang belum satupun belum diselesaikan,” ujarnya.

Terkait posisi Fraksi Partai Gerindra sebagai pengusul revisi UU KPK, Martin menilai proses itu memiliki tahapan. Revisi UU KPK bisa dilakukan jika induk dari UU Nomor 30 Tahun 2002 itu dituntaskan pembahasan dan revisinya terlebih dahulu.

“Pendapat saya, selesaikan revisi UU KUHP dan KUHAP dulu, baru revisi UU MA, UU Kepolisian, baru revisi UU KPK dan terakhir UU Lembaga Pemasyarakatan.Kalau induknya diselesaikan, tidak ada lagi konflik antar lembaga,” tandasnya.

Ketua Komisi III Aziz Syamsudin juga menilai revisi UU KPK terlalu prematur jika tetap dibahas di awal tanpa melakukan revisi terlebih dahulu terhadap dua aturan induk UU KPK.

“Bagi saya, revisi UU KPK setuju. Asalkan aturan UU yang menjadi dasar UU KPK, KUHP dan KUHAP direvisi terlebih dahulu,” kata Aziz.

Menurut Aziz, penting bagi DPR dan pemerintah untuk merevisi KUHP dan KUHAP terlebih dahulu. Dua UU induk itu perlu direvisi lebih awal demi reformasi sistem hukum di Indonesia dari aturan peninggalan kolonial.

“Istilah sederhananya, jangan membuat baju, tapi kancingnya dulu yang dibuat. Jadi harus jelas langkah-langkahnya,” ujar politikus Partai Golongan Karya itu.(dyn/gun/aph/bay/kim/r7)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *