Ketik disini

Praya

Delapan Pelaku Divonis, Beberapa Diburu

Bagikan

PRAYA – Sedikitnya delapan pelaku illegal logging di Lombok Tengah dijatuhi hukuman jeruji besi. Beberapa orang lagi, ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO). Mereka tersebut adalah, para pelaku illegal logging yang merambah hutan di wilayah utara dan selatan Gumi Tatas Tuhu Trasna.

a�?Vonis hukuman telah dijatuhi pengadilan. Kini, mereka mendekam di Rutan Praya,a�? kata kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Loteng Pan Rahayu Samsor, kemarin.

Dikatakannya, acuan hukum yang diterapkan kepada pelaku yaitu, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (P3H). Dimana, salah satu pasanya menyebutkan bahwa, hukuman bagi pelaku illegal logging minimal satu tahun penjara dan maksimal lima tahun penjara dengan denda Rp 2,5 miliar.

a�?Delapan pelaku illegal logging itu terdiri dari enam kasus yang terjadi tahun 2013-2014. Terbanyak di Kawasan Batukliang Utara (BKU) salah satunya di Lingkok Lima, Desa Setiling,a�? ujar Pan Rahayu.

Di tahun 2015 ini, lanjutnya Dishutbun berkoordinasi dengan Polres dan Kodim/1620 tengah memburu beberapa pelaku. Khususnya, mereka yang melakukan perambahan hutan di wilayah lindung Pondok Gedang, Desa Aik Berik. Nama-nama, ungkap Pan Rahayu telah dikantongi, tinggal diciduk saja. Termasuk, ada juga beberapa nama DPO di tahun 2013-2014.

Bagi Pan Rahayu, pelaku illegal logging tidak boleh diberikan tempat. Sedini mungkin, tim melakukan pelacakan lokasi persembunyian pelaku. Dibarengi juga, dengan upaya mempersempit ruang gerak perambahan hutan. Dengan cara, melaksanakan patroli rutin bersama tim gabungan.

Sayangnya, menurut Pan Rayahu pelaku cukup cerdas melakukan aktifitas illegalnya tersebut. Biasanya, mereka merambah hutan di malam hari, disaat petugas patroli beristirahat dan masyarakat sedang lengah.

a�?Tim tetap berhasil mengamankan barang bukti berupa kayu, alat pemotong dan sebagainya. Sementara pelaku, berhasil kabur,a�? ujarnya.

Di satu sisi, luas hutan menyulitkan tim memburu pelaku. Di sisi lain, sumberdaya manusia di Dishutbun minim.

a�?Pelaku illegal logging dalam hal ini, tidak saja mereka yang menebang pohon saja. Tapi, mereka yang mengangkut, menyumil atau turut serta membantu, ditetapkan juga sebagai tersangka,a�? kata Pan Rahayu.

Penetapan tersangka, terang Pan Rahayu dijalankan PPNS kehutanan dan kepolisian, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan. a�?Saat ini, kami sedang menyusun program kerja pendataan kepemilikan sumil di Loteng,a�? katanya.

Data itu, ungkap Pan Rahayu sebagai acuan Dishutbun mengetahui lokasi mana saja kayu itu dipotong atau dirubah dalam bentuk papan dan balok. Bagi, pemilik sawmill (pabrik pengolahan kayu, Red) yang tidak mengantongi izin, maka akan dijatuhi hukuman seseuai Undang-undang P3H. Begitu pula sebaliknya.

Izin, terangnya diterbitkan oleh badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu (BPMP2T) Loteng. Namun, melalui rekomendasi Dishutbun. Selama rekomendasi itu tidak diberikan, maka BPMP2T tidak berhak mengeluarkan izin. a�?Sampai detik ini, kami tidak pernah mengeluarkan rekomendasi menyangkut hal itu, satu pun,a�? tegasnya.

Dia pun menyerukan agar masyarakat lingkar hutan ikut membantu pemerintah dalam rangka menjaga kelestarian dan perlindungan hutan. a�?Yang menjadi permasalahan klasiknya adalah, terkadang warga lingkar hutan ikut serta membatu pelaku illegal logging, dengan berbagai macam cara,a�? sambung Danunit Inteldim Letda Inf. Afifudin Nur.

Atas dasar itulah, tambah Afifudin diperlukan upaya pencegahan sedini mungkin. Dengan cara, pemberdayaan masyarakat lingkar hutan, melalui peningkatan ekonomi dan kesejahteraan mereka masing-masing. Bukan sebaliknya, dibiarkan begitu saja. a�?Mari kita bersama-sama menjaga hutan,a�? serunya.(dss)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *