Ketik disini

Metropolis

Pemekaran Desa Masih Terlarang

Bagikan

* Desa Persiapan Pun Tak Memungkinkan

MATARAM a�� Impian sejumlah daerah melakukan pemekaran desa belum bisa terealisasi dalam waktu dekat. Pasalnya, kementrian dalam negeri belum mencabut moratorium pemekaran desa.

a�?Pemekaran desa masih dalam status moratorium. Tidak diizinkan sampai keluar Permendagri yang baru,a�? kata Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Pemprov NTB, Lalu Dirjaharta.

Sejauh ini, memang sudah ada daerah yang mengajukan pemekaran desa. Salah satunya, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Usulan itu disampaikan melalui surat permohonan nomor registrasi desa persiapan kepada Gubernur NTB sejak 20 Mei lalu.

KLU mengusulkan sepuluh desa persiapan di lima kecamatan yang ada. Untuk kecamatan Bayan, diusulkan desa persiapan Batu Rakit, Andalan, dan Gunjan Asri. Untuk Kecamatan Gangga diusulkan desa persiapan Selelos dan Rempek Darrusalam.

Sementara untuk Kecamatan Pemenang diusulkan desa persiapan Menggala. Kemudian usulan Desa Persiapan Sama Guna untuk Kecamatan Tanjung.

a�?Sejauh ini, baru KLU yang mengajukan usulan tersebut tetapi memang belum dapat disetujui. Surat usulan tersebut juga sudah dijawab gubernur,a�? jelas Dirja.

Informasi di lapangan, KLU memang sudah siap dengan sepuluh desa persiapan yang diajukan. Beberapa kantor desa persiapan bahkan sudah disiapkan termasuk penunjukkan calon kepala desa persiapan.

a�?Saya sendiri tahu ini dari media. Padahal, belum bisa ada desa persiapan. Nanti akan kita cek di lapangan seperti apa,a�? kata mantan Kepala Biro Kerja Sama Sumber Daya Alam Pemprov NTB ini.

Ia menejelaskan, KLU ataupun kabupaten/kota lainnya tidak bisa mengangkat pejabat kepala desa persiapan sebelum mendapat nomor registrasi dari gubernur. Untuk saat ini, nomor registrasi belum bisa diberikan karena belum keluar peraturan mendagri terkait itu menyusul masih diberlakukannya moratorium.

Di satu sisi, sekilas ia menilai bahwa sepuluh desa persiapan yang diajukan KLU memang sudah memenuhi syarat untuk dimekarkan. Terutama jika mengacu pada Pasal 8 UU No 6 Tahun 2014 tentang desa. Untuk menjadi desa definitif, jumlah penduduk harus mencapai 5 ribu jiwa atau jumlah Kepala Keluarga (KK) di atas 500 KK dengan jumlah dusun minimal 5 dusun. (uki/r12)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *