Ketik disini

Sumbawa

Upsus Kedelai Belum Optimal

Bagikan

TALIWANG – Progam upaya khusus (Upsus) kedelai pada musim tanam (MT) kedua di beberapa wilayah di Sumbawa Barat belum seluruhnya maksimal.

Pasalnya, sebagian bibit kedelai yang sudah didrop dan dibeli melalui anggaran negara itu ternyata tidak ditanam sesuai peruntukkan oleh petani. Beberapa tempat yang dipastikan gagal itu antara lain, di Desa Mataiyang Kecamatan Brang Ene. Ditempat ini, terdapat empat kelompok tani (poktan) penerima upsus kedelai, sementara satu kelompok lainnya mendapat program optimalisasi lahan (Oplah) padi.

Parahnya, bibit kedelai yang dibagikan itu masih banyak tersisa dan tersimpan dirumah pengurus kelompok. Selain kedelai, berbagai jenis obat-obatan juga menumpuk, padahal bibit dan obat-obatan itu sudah dibagi habis kepada setiap anggota kelompok. Pembelian bibit dan obat-obatan inipun tidak dilakukan kelompok tani, melainkan dilakukan oleh oknum yang bertugas di KCD Brang Ene. a�?a��Uang untuk pembelian bibit dan obat-obatan ini langsung diambil oknum pegawai KCD setempat. Kelompok tani hanya tahunya menerima bibit saja,a��a�� ujar sejumlah pengurus Poktan Desa Mataiyang, beberapa waktu lalu.

Belum lagi, luas lahan yang tercatat didinas dengan kondisi riil dilapangan berbeda jauh. Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan, Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) KSB, Ir Sumbawanto yang diminta tanggapannya terkait hal itu tidak membantah atau membenarkan pengakuan dan keluhan petani ini. Sebaliknya, menurutnya jika ada persetujuan dari kelompok tentang pembelian itu dengan menyerahkan kesatu orang, itu dipersilahkan.

a�?a��Silahkan, kalau ada persetujuan ketua kelompok, kita tidak bisa melarang. Uangnya ada dikelompok tani, mungkin kelompok taninya punya fee dengan petugas, sepanjang itu wajar, silahkan saja. Tapi kalau merugikan seperti yang disampaikan petani, itu yang tidak wajar. Tapi kalau normalnya uang dipotong langsung begitu saja, ya jangan. Saya sudah berkali-kali ingatkan, jangan ada petugas disini baik itu KCD maupun petugas PPL yang potong secara langsung,a��a�� katanya.

Sumbawanto mengaku, dalam program ini, pemerintah kecamatan dan desa juga dilibatkan. Khusus di Kecamatan Brang Ene diakuinya pihaknya sudah menawarkan camat dan desa untuk ikut terlibat dalam pengawasan. Namun mereka tidak mau ambil resiko akan hal itu. Dikatakannya, di Kecamatan Brang Rea, rekomendasi pencairan dana itu diketahui oleh Camat dan Desa. a�?a��Nah yang di Brang Ene ini kita sudah tawarkan, tapi mereka (camat dan kades) tidak mau, kalau ada masalah nantinya mereka takut diperiksa dan dipanggil jadi saksi. Karena sebelumnya mereka punya pengalaman saat program bedah rumah,a��a�� sebutnya.

Terkait luas lahan itu sudah diatur dalam SK bupati. Penentuan luas lahan ini melibatkan banyak pihak dan kemudian dituangkan melalui SK bupati. a�?a��Ini bukan kita yang buat, tapi ini sudah ada SK bupatinya. Tetapi, khusus di Mataiyang, diakuinya akan dilakukan penataan ulang terhadap jumlah kelompok tersebut. Kita sudah komunikasikan dengan kades, supaya penataannya berdasarkan batas alam. Bisa dilihat sendiri disana, kelompok A misalnya tiga hektar, disampingya sudah ada kelompok B dan C. Pembagian kelompok disana berdasarkan pembagian rumah saja. Ini yang membuat rancu dalam perhitungan,a��a�� sebutnya.

Terhadap bibit dan obat-obatan yang lebih, Sumbawanto mengakui akan hal itu. Bibit tersebut nantinya akan ditarik dan dijualkan kelompok lain. a�?a��Inikan masih ada beberapa kelompok dan uang itu nantinya akan dimasukkan dalam rekening kelompok tersebut. Ini sudah kesepakatan kita, termasuk obat-obatannya juga demikian. Kalau itu tidak ada masalah, cuma kenapa belum ditarik, karena kita menunggu dulu truk yang naik kesana,a��a�� akunya.

Soal pencairan dana harus disesuaikan dengan RUK. Berapa petani yang mau menanam kedelai ini dijelaskan semua. Misalnya luas lahan dalam satu kelompok tani ada 30 hektar, yang mau tanam kedelai ini berapa. a�?a��Kalau yang mau tanam hanya 10 hektar, ya itu saja yang dicairkan dananya. 20 hektar itu biarkan ada direkening, supaya tidak terjadi seperti itu. Kelompok tani harus tanggungjawab, tapikan petani ini senang kalau uangnya cair banyak-banyak, tapi setelah diverifikasi ternyata hanya sedikit yang tanam,a��a�� sesalnya.

Soal pola tanam yang tidak diketahui petani, menurutnya ini akan menjadi tugas utama para tenaga dilapangan, bagaimana memberikan pemahaman kepada petani tentang pola tanam kedelai ini. a�?a��Sebelumnya ini, kita punya lahan kedelai itu hanya sekitar 500 hektar. Nah ketika dapat 10 ribu hekar, inilah tugas KCD dan penyuluh untuk memberikan pemahaman. Tidak hanya berpangku tangan dan menerima honor saja,a��a�� tegasnya.(far/r9)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *