Ketik disini

Metropolis

KPU Tolak Verifikasi Ijazah Dewan

Bagikan

MATARAM – Mencuatnya isu ijazah palsu di kalangan anggota DPRD NTB ditanggapi dingin oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Alih-alih bergerak melakukan verifikasi ulang sebagaimana diharapkan, KPU justru berdalih itu bukan kewenangannya.

a�?KPU gak ada kewenangan untuk memverifikasi ulang ijazah anggota dewan,a�? kata Ketua KPU Provinsi NTB Lalu Aksar Ansori kepada Lombok Post ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Diberitakan sebelumnya, DPRD NTB kini tengah berselimut kasak kusuk. Hal ini menyusul laporan terkait indikasi penggunaan ijazah palsu oleh anggota dewan untuk melenggang sebagai wakil rakyat.

Pernyataan Ketua KPU ini bersebrangan dengan harapan anggota Komisi IV DPRD NTB Ruslan Turmuzi. Politisi PDIP ini, sebelumnya, mendesak agar KPU menginvestigasi dugaan pemakaian ijazah bodong oleh anggota DPRD.

Sebagai penyelenggara pemilu, KPU juga bertanggung jawab untuk memvalidasi ijazah yang dipakai anggota dewan saat mencalonkan diri. Justru kalau KPU enggan, penyelengara pemilu dituding main mata dengan oknum dewan pemilik ijazah palsu.

Aksar berdalih bahwa verifikasi ijazah untuk pencalonan anggota DPRD NTB dilakukan oleh jajaran pengurus KPU periode sebelumnya. a�?Dokumennya memang ada di KPU tetapi kita tidak punya kewenangan untuk verifikasi lagi,a�? katanya.

Meski demikian, Aksar berjanji akan tetap bersifat kooperatif. Terutama jika kasus dugaan pemakaian ijazah palsu ini berujung di kepolisian.

a�?Kalau diminta oleh aparat atau oleh Badan Kehormatan DPRD NTB, kita kooperatif untuk menunjukan dokumen pencalonan diri anggota dewan tersebut. Jadi bukan kami yang melakukan verifikasi. Kita sifatnya pasif,a�? jelas Aksar. (uki/r12)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *