Ketik disini

Metropolis

Pengusaha Buang Limbah Bakal Diuber

Bagikan

MATARAM – Terkuaknya dugaan pencemaran perairan yang dilakukan pengusaha di sekitar Gili Meno, Gili Trawangan, dan Gili Air, membuat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata meradang. Gili yang merupakan ikon Pulau Lombok mestinya dijaga ekosistemnya, justru tercemari oleh ulah pengusaha yang tidak bertanggung jawab.

a�?Itu kan tidak benar. Jangan mereka hanya memikirkan duit saja, tapi lingkungan dibiarkan rusak,a�? kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB HL Mohammad Faozal ditemui Lombok Post, kemarin.

Dia dimintai tanggapan menyusul temuan Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian NTB, kalau para pengusaha di Trawangan membuang limbah ke laut secara ilegal. Limbah tadinya mereka tampung dalam septic tank. Namun, saat penuh, mereka menyedot tempat penampungan dengan pipa yang ditanam di bawah tanah, lalu dibuang langsung ke laut.

Faozal menegaskan, kawasan Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan bukanlah kawasan wisata missal. Tetapi merupakan kawasan wisata konservasi yang harus dijaga dan dilindungi kelestariannya. Imbasnya tentu akan membuat nyaman wisatawan yang datang ke Gili. a�?Pola pikir seperti ini yang harus kita ubah,a�? ujarnya.

Dengan begitu, lanjut Faozal, terjaganya ekosistem perairan, akan menjamin keberlangsungan pariwisata di kawasan wisata tiga gili tersebut. Wisatawan akan terus datang karena kondisi alam dan lingkungannya tetap terjaga dengan baik. a�?Cobalah, mari kita sama-sama menjaga lingkungan perairan dan ekosistem bawah laut di Gili Meno, Air dan Trawangan,a�? imbuhnya.

Adapun pengusaha yang terbukti membuang limbah cair di perairan gili, Faozal meminta pihak terkait untuk menindak tegas. Agar tidak berlarut-larut dan memberikan efek jera, pencabutan izin bisa dilakukan oleh instansi terkait.

a�?Kita serius ini akan kita usut dan cari. Karena hal ini sudah berlangsung lama, jadi jangan ada lagi pembiaran terhadap pengusaha yang terbukti membuang limbah cair,a�? tegasnya.

Ia juga menambahkan, hal ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah saja. Penyelesaiannya harus lintas fungsi. Melibatkan seluruh sektor yang terlibat di sektor pariwisata. (cr-dit/r12)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *