Ketik disini

Headline Sumbawa

Samota Tak Boleh Gagal

Bagikan

SUMBAWA – Proyek pembangunan Jalan Samota diharapkan berjalan sesuai rencana awal. Karena proyek tersebut merupakan salah satu proyek monumental yang memiliki dampak positif yang sangat besar. Bukan hanya dalam pengembangan perekonomian daerah namun juga pengembangan wilayah.

Ketua DPRD Sumbawa Lalu Budi Suryata mengatakan, pemerintah harus proaktif dalam menindaklanjuti apa yang sudah menjadi program pembangunan yang telah direncanakan. Termasuk pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, karena anggaran proyek Samota bersumber dari dana sharing pemerintah.

Terkait adanya protes warga mengenai ganti rugi lahan yang dinilai tidak sesuai, Budi meminta pemerintah daerah lebih intens berkomunikasi dan berkoordinasi dengan warga. Pemerintah daerah juga diharapkan tidak mematok mati nilai ganti rugi untuk setiap meter lahan milik warga. Namun semuanya harus disesuaikan dengan kondisi wilayah dan nilai kekinian di wilayah tersebut.

“Ini proyek yang sangat monumental, jangan sampai gagal. Semua permasalahan harus bisa diselesaikan dan semuanya pasti bisa selesai dengan koordinasi dan komunikasi yang intens dengan semua pihak terkait,” kata Budi menanggapi pemberitaan adanya penolakan dari sekelompok warga Ai Bari karena nilai ganti rugi dianggap tidak sesuai.

Sebelumnya, lebih dari 40 KK warga dusun Ai Bari, Desa Kukin, Kecamatan Moyo Utara dan sekitarnya resah dengan adanya rencana pemerintah melanjutkan pembangunan ruas jalan bypass Samota. Keresahan warga ini karena pembangunan jalan ini akan melalui areal lahan pertanian milik warga. Sekitar 180.344 meter persegi lahan warga yang dimiliki oleh 52 KK akan terkena dampak pembebasan lahan.

Di sisi lain pembebasan lahan untuk pembangunan, dirasakan sangat tidak adil oleh warga. Informasi yang didapatkan oleh warga, harga ganti rugi tanah berbeda dan tidak sama dengan harga tanah di wilayah desa lain padahal menjadi sasaran pembangunan proyek yang sama, seperti di desa Penyaring harga tanah yang akan dibebaskan cukup tinggi sekitar Rp. 3.400.000 per are. Sementara di wilayah Ai Bari hanya dihargai dalam kisaran Rp. 800.000 – 850.000 per are. (aen/r3)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *