Ketik disini

Headline Metropolis

Selamat Ulang Tahun Bhayangkara

Bagikan

Selamat ulang tahun polisi. Menjadi abdi negara, penegak hukum, tidak hanya dipuji. Caci dan maki, tak jarang mengiris hati. Tapi tak ada waktu untuk berkecil hati karena pekerjaan besar masih banyak menanti.

**********

BELUM sebulan menjabat, Kapolda NTB Brigjen Pol Umar Septono sudah aktif blusukan. Mulai dari titik-titik radikalisme, daerah rawan konflik, hingga terakhir sel tahanan sudah ia sambangi.Hanya dalam satu pekan.

Itulah upayanya memberi contoh. Bagaiamana polisi harus hadir langsung di tengah masyarakat. Menjadi sosok yang tidak hanya disegani, tetapi juga dicintai.

a�?Kadang, dengan kita hadir saja, masyarakat itu sudah senang. Mereka sudah merasa aman,a�? kata kapolda kepada Lombok Post di ruang kerjanya.

Ia berbagi cerita saat masih duduk di sekolah menengah dulu. Sosok seorang polisi di lingkungan rumahnya masih melekat dalam ingatan. Cerita kapolda, polisi itu selalu hadir setiap ada kejadian genting di lingkungan setempat. Walau kadang kehadiranya tak selalu menjawab permasalahan.

a�?Polisi itu dekat dengan masyarakat. Sampai-sampai kalau dia nggak kelihatan saja, semua pada nyariin,a�? cerita Umar.

Itulah yang dia impikan pada semua polisi. Pasukan berseragam coklat itu diminta menurunkan ego. Mengedepankan sifat dan tanggungjawabnya sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara.

Umar mengingatkan bahwa polisi sendiri terbentuk dari rakyat. Sehingga, dengan tegas, ia mengutuk keras adanya aksi arogansi dari aparat.

Maka, revolusi mental di jajaran Polri menjadi PR paling mendasar yang menurut Umar, harus diselesaikan. Dengan membenahi mind set anggotanya, ia optimistis, pekerjaan besar lainnya bisa diatasi dengan mudah.

a�?Untuk menjawab harapan masyarakat selama ini, memang harus dimulai dari revolusi mental di internal kami sendiri. Ini juga menjadi salah satu prioritas kerja Polri,a�? jelasnya.

Namun, revolusi mental sendiri, disadari, tidaklah semudah mengucapkannya. Program ini harus dijalankan dengan penuh komitmen. Kapolda pun siap menjadi orang terdepan, menjadi ikon dan contoh bagi 9.900 lebih orang anggotanya.

a�?Saya ingin memulai dari diri saya sendiri. Kalau saya tidak bisa kasih contoh, anggota saya sulit menerapkannya,a�? ujar Umar.

Dimulai dari hal paling mendasar yakni mendekatkan diri pada Tuhan YME. Khususnya di bulan Ramadan ini,ia mengimbau anggotanya untuk memperbanyak ibadah.
a�?Nilai-nilai kerohanian itu perlu ditanamkan,a�? imbuhnya.

Dari revolusi mental di internal , diharapkan tumbuh pribadi-pribadi polisi yang menjadi contoh di tengah masyarakat. Tidak ada lagi aparat yang tersangkut kriminalitas. Apalagi, harus sampai dicopot seragamnya alias diberhentikan.

Begitu juga dengan peran polisi di luar. Polisi diharapkan semakin optimal. Terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, tidak ada lagi cerita penanganan kasus yang pilih kasih. Tidak ada lagi sentimen negatif yang menyoroti ketidakadilan dalam penegakan hukum di lingkup Polri.

a�?Salah satu target prioritas Polri adalah menciptakan pelayanan prima, tidak pandang bulu,a�? tegas Umar.

Nantinya, ini bisa terukur dari upaya preventif atau antisipatif yang dilakukan untuk menekan angka kriminalitas. Lagi-lagi, dikatakan Umar, upaya pencegahan tindakan kriminal ini bisa dilakukan jika polisi rutin hadir di tengah masyarakat.

a�?Jadi polisi itu tidak boleh hanya duduk di kantor,a�? imbaunya.

Kinerja polisi juga bisa terukur dari penyelesaikan laporan atau aduan yang masuk dari masyarakat. Selama lima tahun terakhir, rata-rata Polda NTB baru mampu menyelesaikan sekitar 50 persen dari laporan masyarakat yang masuk. Data yang dihimpun Lombok Post, sepanjang tahun 2011 hingga Mei 2015, tercatat total 37.211 kasus tindak pidana umum yang dilaporkan. Baru sebanyak 20.126 kasus yang terselesaikan atau sekitar 54 persen.

Untuk tindak pidana umum sendiri, polisi masih memiliki pekerjaan besar untuk menekan kasus pencurian sepeda motor (curanmor) dan pencurian dengan pemberatan (curat). Beberapa tahun terakhir, dua jenis kejahatan ini mendominasi di NTB.

Tahun 2014 saja, tercatat 2.038 kasus curanmor di NTB dan baru 392 diantaranya yang berhasil terselesaikan. Begitupun dengan kasus curat, tercatat 889 kasus yang dilaporkan dan 281 diantaranya sudah diselesaikan.

Selain tindak pidana umum, beberapa jenis kejahatan lain di NTB masih perlu mendapat atensi. Tahun 2015 ini saja, khususnya periode Januari hingga Mei, tercatat 137 kasus kejahatan transnasional khususnya penyalahgunaan narkoba yang mencuat. Namun, kinerja polisi untuk menyelesaikannya patut diancungi jempol. Dari total kasus yang dilaporkan tersebut, sebanyak 88 kasus atau 64,23 persen sudah terselesaikan.

Di luar kasus-kasus tersebut, Polda NTB masih punya segudang tanggung jawab. Terutama untuk mengubah berbagai stigma negatif yang masih melekat di Bumi Gora. Diantaranya, anggapan bahwa NTB sebagai sarang teroris hingga daerah yang rawan konflik.

Hingga kini, kasus kontijensi yang meliputi perkelahian antara kampung hingga terorisme memang masih mengemuka di NTB. Tahun 2014 saja, tercatat tujuh kasus ditangani Polda NTB, enam diantaranya sudah diselesaikan. Sementara, sepanjang 2015 ini, juga tercatat dua kasus mencuat dan semuanya sudah terselesaikan.

Tanpa menutup mata, kapolda sendiri melihat bahwa potensi terjadinya kasus serupa di kemudian hari memang masih ada. Untuk mencegahnya, jajaran kepolisian diingatkan agar tidak absen memberi perhatian di titik-titik yang terbilang rawan. Jangan sampai ada orang-orang radikal yang melahirkan biang-biang teror baru.

a�?Praktik terorisme atau radikal itu sebenarnya terjadi karena mereka masih kurang diperhatikan,a�? kata Umar.

Umumnya daerah-daerah yang menjadi sasaran penyebarluasan paham radikalisme adalah wilayah pelosok. Dimana pendidikan masyarakatnya masih sangat kurang. Infrastruktur setempat jauh dari harapan. Sehingga, membuka peluang masuknya pengaruh negatif oleh oknum-oknum luar.

a�?Jangan sampai karena pemerintah dianggap tak memperhatikan membuka peluang orang lain menyusup dan menanamkan pemahaman yang tidak-tidak,a�? katanya.

Untuk itu, dalam menyelesaikan kasus-kasus terorisme ataupun praktik radikalisme di NTB, menurut Umar, tak cukup membutuhkan peran kepolisian saja. Melainkan, juga harus didukung oleh semua elemen masyarakat.

Ia mencotohkan, bagaimana peran dari organisasi keagamanaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memberikan pendidikan agama yang tepat kepada masyarakat. Tak kalah pentingnya adalah peran dari pemerintah sendiri dalam membuat kebijakan pembangunan agar benar-benar merata.

a�?Pemerintah juga kita harap fokus pembangunan ke daerah-daerah yang terbelakang. Jangan daerah yang sudah maju dikembangkan terus,a�? kata Umar.

Soal Korupsi, Harus Pro Aktif Jemput Bola

Dalam hal pemberantasan korupsi, kinerja Polda NTB patut diapresiasi. Bahkan, sempat menduduki peringkat lima besar di tingkat nasional terkait upaya penyelesaian kasus kejahatan luar biasa tersebut.

a�?Polri memiliki peran dan andil besar dalam mencagah merebaknya tindak pidana korupsi (tipikor),a�? kata Kapolda Umar.

Kewenangan serta tanggung jawab polisi dalam pemberantasan kasus korupsi ini juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Dalam Pasal 14 Huruf g ditegaskan bahwa; Kepolisian Negara RI bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan undang-undang yang lainnya.

Sejauh ini, tercatat sejumlah kasus korupsi yang masih ditangani oleh Direktorat Reskrim Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB. Penyelesaiannya pun masih dinantikan dan perhatian masyarakat luas.

Khsususnya untuk kasus-kasus yang penanganannya sudah memakan waktu lama, hingga bertahun-tahun. Salah satu yang cukup menyedot perhatian adalah kasus korupsi pada pembangunan Gedung Terminal Haji Bandara Internasional Lombok (BIL) tahun anggaran 2011.

Sejauh ini, untuk kasus tersebut penyidik sudah menetapkan enam orang tersangka dan sedikitnya telah memeriksa sembilan orang saksi. Lima diantaranya merupakan panitia pengadaan, dua lainnya sebagai konsultan, dan dua orang saksi yang membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan.

Namun, sekian tahun perjalanan kasus ini, belum juga pelimpahan ke kejaksaan atau tahap II. Polisi masih melengkapi petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU).

a�?Untuk kasus tersebut, sampai sekarang, penyidik masih melengkapi petunjuk JPU,a�? kata Kabid Humas Polda NTB AKBP Tri Budi Pangastuti.

Beberapa kasus korupsi lain yang terbilang menonjol dan masih dinantikan penyelesaiannya yakni, kasus penyuapan pejabat bea cukai terkait masuknya 4.228 unit handphone Blackberry ilegal di BIL. Sejauh ini, penyidik sudah memeriksa sejumlah orang sebagai saksi. Diantaranya, saksi dari ahli komunikasi dan informasi (Kominfo) dan ahli pidana.

a�?Tersangka Caesar Muhni alias Echa juga sudah diperiksa,a�? beber Tri.

Perkembangan kasus korupsi lain yang masih dinantikan kelanjutannya yakni dugaan pidana korupsi terhadap pengadaan buku SOP tentang pelaksanaan Kapet Bima tahun anggaran 2009-2010. Perkembangan terakhir, kepolisian telah memeriksa Kepala Bidang Tata Ruang PU Provinsi NTB.

Menyikapi perkembangan kasus korupsi di NTB, kapolda sendiri mengingatkan agar penanganannya tidak saja dilakukan secara konvensional. Melainkan butuh penegakan hukum yang luar biasa. Pelaksanaannya, harus optimal, intensif, efektif, profesional, dan berkesinambungan.

Agar penyelesaian kasus tersebut lebih progresif sebagaimana diharapkan banyak pihak, kapolda juga menginginkan agar anggotanya selalu pro aktif. Misalnya, dengan menjemput bola di instansi terkait seperti kejaksaan.

a�?Jangan hanya menunggu petunjuk resmi secara tertulis di kejaksaan. Harus aktif juga menanyakannya, jadi tidak perlu menunggu saja,a�? kata Umar. (uki/r7)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *