Ketik disini

Selong

Kades Bermasalah Semakin Banyak

Bagikan

SELONG – Sikap arogan yang diduga diperlihatkan sejumlah Kepala Desa (Kades) di Lombok Timur (Lotim) mulai menimbulkan masalah di desanya masing-masing. Itu karena sejumlah kades terkasan memposisikan diri seperti raja-raja kecil dan boleh berbuat semaunya.

Yang terbaru adalah kasus di Desa Serewe, Kecamatan Jerowaru. Warga geram dengan sikap kades yang diduga menjual tanah pekuburan pada investor. Inilah alasan warga memblokir kantor desa. Hal ini kemudian berbuntut pada terhambatnya pelayanan masyarakat dan telah belangsung sekitar satu pekan. Hingga kini pihak Kecamatan Jerowaru berupaya memediasi untuk meredam gejolak di masyarakat.

a�?a��Kita mau minta masyarakat buka penyegelannya,a�? kata Camat Jerowaru, L Ahmad Zulkifli.

Kasus serupa juga terjadi di Desa Dames Damai. Sang kades bahkan sudah bertatus tersangka dalam dugaan pengelolaan anggaran desa yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong. a�?Sudah tersangka dan terus diperdalam kasus ini,a�? kata Kasi Intel Kejari Selong, Jeffry Lokopessi.

Sayangnya dalam dua kasus itu, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengurusi urusan desa di Lotim belum bisa bersikap tegas. Terhadap kasus Serewe, baru sebatas upaya mediasi namun masih buntu. Sedang untuk Dames Damai belum bisa diberhentikan lantaran salinan penetapan status tersangka belum diterima.

a�?a��Saya sudah bersurat, tapi belum ada balasan dari kejari,a�? kata Kepala BPMPD H Syamsuddin.

Jika sudah ada salinan, barulah pihaknya bisa berbuat untuk mengangkat semacam Pelaksana Tugas (PLT) kepala desa terkait. Hal ini menurut Amir sudah pernah dilakukan pada dua desa lain yang kadesnya juga bermasalah. Yakni di Desa Medain dan Kali Bambang.

Namun demikian upaya menetapkan seorang PLT ini bukan tanpa hambatan. Yakni dalam hal aturan turunan setingkat Peraturan Daerah (Perda) untuk mengangkat dan memberhentikan kepala desa yang dirasa belum kuat sebagai penjabaran pelaksanaan UU Desa.

a�?Ini kendala dari segi aturan,a�? kata L Saparwadi salah seorang pemerhati desa.

Kasus lain yang juga sedang menghangat ialah Kades Gerung Permai tersandung kasus perjudian. Kemudian kasus di Desa Dara Kunci yang kadesnya mengaku sakit sehingga tak bisa memberi pelayanan maksimal. Anehnya saat tim khusus kedokteran hendak memeriksa, ia justru menolak. a�?Jangan sampai alasan sakit ini dipakai karena ada masalah,a�? sambung Syamsuddin.

Menurut Syamsuddin, permasalahan yang dilakukan oknum kades menggambarkan watak dan prilaku yang bersangkutan. Ia menyayangkan sikap kades yang enggan mundur setelah terbelit kasus. Seharusnya jika memang ada persoalan berat yang tak bisa diatasi, entah persoalan hukum atau lainnya seorang kades harusnya mengundurkan diri dari jabatannya.

Dirinya khawatir jika arogansi yang dipertahankan akan mengakibatkan masalah dikemudian hari. Terlebih kini desa mengelola dana yang terbilang besar. Yakni mencapai Rp 1,4 Miliar per tahun pada 2018 mendatang sesuai aturan desa yang berlaku.
a�?a��Kalau mentalnya tak dirubah, kelola dana besar pasti tambah masalah,a�? sambungnya.

Sementara itu Ketua Forum Kades Lotim, L Muhir mengatakan perlunya bimbingan yang jelas dari pemerintah pada tiap kades agar bisa berjalan sesuai koridor. Bimbingan ini mencakup segala hal mulai dari tata kelola pemerintahan desa yang baik, hingga cara-cara memimpin yang sesuai. a�?Kami ini juga perlu diajar dan dibina,a�? katanya mewakili ades-kades lainnya.

Terhadap beragam masalah yang membelit kades menurut Muhir merupakan konsekuensi yang harus ditanggung masing-masing. Jika ada unsur pelanggaran aturan hukum yang dilanggar tentu harus ditindak secara hukum. Namun untuk mencegah hal itu ia meminta pemerintah rajin turun memberi arahan. a�?Sekali lagi kami juga butuh arahan,a�? pungkasnya. (yuk/r14)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *