Ketik disini

Kriminal

Bahrul Bantah Terima Salinan Putusan

Bagikan

GIRI MENANG – Oknum anggota dewan Lobar H Bahrul Fahmi melalui kuasa hukumnya membantah telah menerima salinan putusan Mahkamah Agung (MA). Politisi PPP ini mengaku hanya menerima kiriman petikan dari Pengadilan Negeri (PN) Mataram.

Sanggahan ini sekaligus membantah pernyataan Kejari Mataram. Sebelumnya, Kasipidsus Herya Sakti Saad menyebutkan, jika terdakwa maupun kuasa hukum telah menerima salinan putusan. Tapi, Bahrul berdalih belum mendapat kiriman dari Pengadilan.

Kuasa Hukum Bahrul Fahmi, Muchtar Moh Saleh mengakui telah menerima petikan putusan. Tapi, salinan yang berisi putusan lengkap, mulai dari pertimbangan hakim hingga kesalahan terdakwa belum dikirim.
”Kami akui sudah terima petikan. Kalau, salinanya belum sama sekali,” katanya didampingi kuasa hukum lainnya, Hijrat Priyatno dan Abdul Hanan.

Ia menegaskan, kliennya taat hukum. Bahkan, selama ini selalu kooperatif setiap pemanggilan kejaksaan. Tapi, sebelum eksekusi, kliennya perlu mendapat salinan lengkap supaya terdakwa mengetahui bentuk kesalahan sehingga dihukum.

”Salinan dibutuhkan untuk mengetahui pertimbangan hukum dan apa kesalahannya,” jelasnya.

Muchtar menegaskan, dalam petikan itu hanya berisi amarnya saja, bukan keseluruhan dari putusan. Jika salinan sudah dapat, terdakwa bisa mengetahui pertimbangan hakim dan kesalahan yang diperbuatnya.
”Terdakwa harus tahu kesalahannya. Tapi, bagaimana mau tau, yang dikirim hanya amarnya saja. Kalau sudah tahu kesalahannya, kami bisa tempuh upaya hukum lainnya,” ujarnya.

Untuk itu, kuasa hukum Bahrul Fahmi mengajukan surat permohonan penundaan eksekusi putusan dengan Nomor: 1244K/PID.SUS/2014 kepada Kejari Mataram. Alasannya, tidaks sesuai dengan ketentuan pasal 270 KUHP jo pasal 8 UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang kekuasan kehakiman.

Muchtar menjelaskan, sesuai ketentuan pasal 270 KUHP, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh dan berkekuatan hukum tetap dilakukan jaksa, panitera harus mengirimkan salinan surat putusan kepadanya (terdakwa).

”Sampai saat ini klien kami belum menerima salinan resmi putusan MA dari Panitera PN Mataram,” jelasnya.

Ia menegaskan, kliennya tidak pernah mengibuli, apalagi membohongi kejaksaan dengan berdalih belum menerima salinan putusan. Hingga kini, salinan putusan belum dikirim. ”Kita ndak pernah kibulin, karena itu kejahatan. Makanya, kita bersurat meminta penundaan karena ada‎ norma yang harus ikuti,” terang dia.

Berbeda dengan kasus Darmawan. Muchtar yang juga kuasa hukum mantan politisi Nasdem itu mengaku, petikan maupun salinan putusan telah turun dan diterimanya. Tapi, sambung dia, pihaknya bersurat meminta penundaan pemeriksaan terdakwa, karena sedang memenuhi panggilan Pengadilan Tipikor Denpasar menjadi saksi kasus dugaan korupsi Bupati Lobar non aktif Zaini Arony.

”Beda dengan Pak Darmawan. Semuanya sudah ada‎ salinan resminya dan petikan. Jadi, jaksa bisa mengeksekusinya,” pungkas dia. (cr-van/jlo/r8)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *