Ketik disini

Headline Sumbawa

Siap Lepas Jabatan !

Bagikan

SUMBAWA – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan setiap anggota legislatif yang maju sebagai bakal calon (Balon) kepala daerah untuk mundur dari keanggotaannya tidak berpengaruh di Sumbawa maupun Lombok . Para politisi Sumbawa yang duduk di legislatif tampaknya sudah mempunyai tekad yang bulat untuk maju pada Pilkada Sumbawa Desember mendatang.

Dua diantaranya adalah bakal calon Bupati Sumbawa dari PDI Perjuangan Husni Djibril, dan bakal calon Wakil Bupati Chandra Wijaya Rayes yang akrab disapa Jaya dari NasDem.

Seperti diketahui, H Husni Djibril adalah Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil Sumbawa dan Sumbawa Barat, sementara Chandra Wijaya Rayes adalah Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa dari Dapil IV (Alas Barat, Alas, Buer, Utan dan Rhee.)

a�?a��Sebagai warga negara yang baik, saya siap taat pada aturan dan hukum yang berlaku,a��a�� ujar Jaya.

Putra mantan Wakil Gubernur H Bonyo Thamrin Rayes ini menyatakan kesiapan dirinya mundur sejak delapan bulan yang lalu.

a�?a��Saya siap maju atas permintaan banyak orang. Dan saya siap menerima amanah itu. Dan tidak ada alasan bagi saya untuk ragu-ragu. Insyaallah saya siap (mundur dari anggota DPRD),a��a�� ujarnya.

Demikian juga halnya dengan Husni Djibril. Kandidat yang diusung PDIP a�� Demokrat ini sudah menyatakan siap melepas jabatan.

“Itu adalah keputusan final dan mengikat. Sebagai calon kita harus patuh dan tunduk terhadap konstitusi,” kata Husni.

Dia memastikan, sebagai salah satu bakal calon siap lengser dari kursinya di Udayana. Meskipun dia juga belum bisa memastikan apakah akan menjadi pemenang di Pilkada Sumbawa pada Desember mendatang. Namun dia menegaskan sudah sangat siap baik secara moral, mental maupun materil untuk bertarung meraih suara terbanyak dari masyarakat Kabupaten Sumbawa secara umum.

Dua bakal calon wakil bupati di Kabupaten Lombok Utara (KLU) Mariadi dan Syafirudin juga menyatakan kesiapan mundur. Syarifudin saat ini Anggota DPRD NTB dari Partai Gerindra yang berpasangan dengan Najmul Akhyar. Mariadi adalah Anggota DPRD KLU dari Partai Golkar yang akan mendampingi Djohan Sjamsu.

a�?Aturan baru yang di putuskan MK tak menghalangi niat saya untuk maju. Apapun konsekuensinya Gerindra tetap mencalonkan kadernya,a�? kata Syafirudin pada Lombok Post, kemarin.

Baginya, pengunduran diri sebagai anggota legislatif merupakan bentuk keseriusan dirinya ingin mendampingi Najmul Akhyar untuk maju pada Pilkada Lombok Utara.

a�?Sekali layar terkembang pantang mundur ke belakang,a�? katanya.

Seperti diketahui selama ini dalam Pasal 7 Huruf s dan d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada),anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah tidak perlu mundur. Mereka hanya dipersyaratkan memberitahukan kepada pimpinan. Namun, syarat itu tidak berlaku bagi pegawai negeri sipil (PNS). Mereka diharuskan mundur dari jabatannya sejak jadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Majelis Hakim Konstitusi menilai, seharusnya syarat ini tak hanya berlaku bagi PNS. Anggota DPR, DPD maupun DPRD juga harus mundur. Hal ini semata untuk keadilan.

Ketua DPD Partai Gerindra NTB H Willgo Zainar mengatakan secara lisan ketiga calon dari Partai Gerindra yang duduk di kursi legislatif sudah menyatakan kesiapannya untuk mundur dari kursi DPRD. Menurutnya ini merupakan konsekuensi dan mau tidak mau harus menerimanya.

a�?Tiga kader itu sudah siap menyatakan diri untuk mundur karena mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati termasuk di Lombok Utara,a�? jelasnya.

Dijelaskannya, partai dalam hal ini tentunya harus mendukung putusan yang sudah ditetapkan oleh MK yang bersifat inkrah dan mengikat. Sementara waktu ini, kader yang duduk di kursi legisltaif yang sudah menyatakan diri siap maju sebanyak tiga kader.

a�?Kader Gerindra yang duduk di DPRD itu ada di Lombok Utara, Kabupaten Bima, dan Lombok Tengah mereka mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati,a�? paparnya.

Terpisah, Mariadi yang dikonfirmasi usai memimpin sidang mengaku terkejut dengan putusan MK yang menetapkan aturan semua calon kepala daerah yang berasal dari legislatif diharuskan mundur secara permanen dari legislatif. Namun, menurut Mariadi putusan aturan MK yang baru itu tidak menjadi masalah. Bagi Mariadi, sekarang ini bagaimana menjalani pencalonan ini dengan ikhlas dan berharap yang terbaik. Tetapi dirinya belum mengetahui pasti apakah hasil putusan ini berlaku sekarang atau yang akan datang.

a�?Apapun konsekuensinya saya siap, kita tunggu saja petunjuk lebih lanjutnya. Ibarat berperang pantang kita untuk mundur,a�? tegasnya.

Lebih lanjut, Mariadi mengatakan dari internal partai Golkar belum ada instruksi khusus untuk putusan MK ini.

a�?Yang jelas saya tidak akan mundur sebagai calon wakil bupati mendampingi Pak Djohan. Saya akan maju terus,a�? pungkasnya. (aen/puj/jar/r7)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 wholesale jerseys