Ketik disini

Headline Tanjung

Baru Desa Gondang Yang Gol

Bagikan

TANJUNG – Badan Pemberdayaan Desa Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPM PPKB) mengakui kalau seluruh desa di Lombok Utara keteteran dalam mengakses Alokasi Dana Desa (ADD). Akibatnya, hingga kemarin, baru hanya Desa Gondang yang berhasil mengakses dana ADD mereka.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPM PPKB Lombok Utara Edi Agus Wahyudi pada Lombok Post kemarin mengatakan, saat ini baru proposal tiga desa yang sudah diverifikasi. a�?Tapi yang lolos baru cuma Desa Gondang. Dan sudah mencairkan ADD,a�? katanya.

Secara keseluruhan, sudah 11 desa kata Edi yang sudah mengajukan proposal kepada Dispenda KLU setelah melalui proses verifikasi di BPM PPKB terlebih dahulu.

Dia mengatakan, kesulitan mulai dialami desa setelah ada perubahan pola pencairan ADD. Sistem pencairan kini mirip seperti SKPD mencairkan anggaran di Bagian Keuangan. a�?Ini yang membuat desa amat kesulitan,a�? kata Edi.

Mereka rupanya masih amat terbiasa dengan pola pencairan ADD sebelumnya. Di mana, pencairan ditangani dan diurus Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Sehingga desa nyaris hanya terima beres.

Dia mengatakan, total ADD masing-masing desa tahun ini di Lombok Utara mencapai Rp 1,5 higga Rp 2 miliar. ADD ini antara lain merupakan anggaran Dana Desa dari pemerintah pusat, ADD dari kabupaten dan juga anggaran bagi hasil pajak dan retribusi.

Edi mengungkapkan, seluruh desa di KLU memang sangat lemah dalam hal penyusunan proposal. Proposal yang masuk harus bolak balik direvisi karena dalam rencana anggaran biaya yang disusun kadang kebablasan dan melebihi standar harga kabupaten.

Selain itu, desa rupanya tak memahami pola pencairan ADD yang menggunakan mekanisme termin. Yakni termin pertama 50 persen, termin kedua 30 persen dan termin terakhir 20 persen.

a�?Misalnya dananya termin pertama Rp 500 juta. Tapi yang diminta malah Rp 750 juta. Ini juga desa sering kebablasan,a�? cetusnya.

Hal ynag terakhir diabaikan adalah masalah gambar perencanaan yang diberikan desa masih belum sesuai. Pihaknya kata Edi meminta desa menampilkan dengan jelas seperti apa perencanaan yang dilakukan desa dalam gambar. Tetapi desa kadang tidak menampilkan gambar dengan jelas.

Itu sebabnya, agar ADD segera bisa cair, Edi menyarankan setiap desa aktif berkonsultasi dengan BPM.a�?Di sni kepala desa harus aktif mengontrol apakah sudah beres belum penyusunan perencanaan. Jangan hanya bisa menanyakan sudah cair atau belum ke kami,a�? tandasnya. (puj/r12)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *