Ketik disini

Kriminal

Kades Rawan Dibui

Bagikan

MATARAM – Alokasi dana desa (ADD) yang nilainya antara Rp 700 juta hingga Rp 1 Miliar kini menjadi catatan khusus Komisi PKPK. Tercatat ada 14 persoalan pengelolaan dana desa yang berpotensi korupsi. Yaitu terkait dengan pengawasan, pengaduan masyarakat, pertanggungjawaban, SDM dan Monev.

Hal tersebut diungkapkan dalam diskusi bertajuk Mengawal Dana Desa yang di gelar Solidaritas Masyarakat Untuk Transparansi (Somasi).

Divisi Pengembangan dan Peneliti Somasi NTB, Hendriadi mengatakan, pada ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebenarnya sudah ada turunkan juklak juknis sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa.

Hendriadi mengingatkan, ada juga Permendagri No 113 tahun 2014, sebagaimana Pasal 2 ayat 1, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Ada juga Pasal 44 Ayat 1, Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa Ayat 2 Pemerintah Kabupaten dan Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Diatur juga sesuai Pasal 26 PP No 60 tahun 2014, pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa, dalam bentuk penerbitan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa. a�?Instrumen aturannya sudah ada, tinggal bagaimana pengawasan dan pendampingan reguler,a�? ujarnya.

Lebih jauh, pria yang dikenal sebagai peneliti ini menuturkan ADD sepenuhnya dikendalikan kuasa pengguna anggaran (KPA). Di mana Kades akan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). a�?Dan rata rata di NTB sudah cair sekitar 40 persen,a�? pungkasnya.

Hal ini, membuat pengalokasian ADD ini tidak berbanding lurus. Sebab banyak pihak yang mengingatkan agar kepala desa berhati hati mengelola dana APBN. Sebab jika salah kelola, maka Kepala Desa (Kades) terancam proses hukum.

a�?Pastinya Kades akan sangat rentan untuk dilaporkan dan di proses hukum karena harus mengendalikan penggunaan anggaran yang sangat fantastis ini,a�? bebernya.

Dijelaskan, Kades dalam posisi ini akan bertanggungjawab atas setiap detail pencairan dan penggunaan dana. Unsur kesengajaan untuk menyimpangkan anggaran, atau sebaliknya tanpa keinginan menyelewenngkan tapi administrasi salah, bisa berujung proses hukum.

a�?Kita tentu tidak ingin banyak kepala desa masuk penjara karena dua faktor ini, sehingga perlu mengadvokasi bagaimana pengelolaan anggaran yang tepat,a�? katanya.

Dalam kesempatan itu, Koordinator Riset, Evaluasi dan Pengemnbangan Somasi ini mengingatkan semua pihak agar lebih hati-hati. Ia menyebutkan beberapa kasus hukum yang berkaitan dengan dana desa. Seperti Staff BPMD KSB, Hendra Surya yang didakwa menggelapkan Dana Bantuan Desa sebesar Rp 736 juta pada tahun 2012-2013.

“Ada juga Kepala Desa Batu Kumbung Lobar Dipecat dan diadili karena Korupsi dana APBDes 2010-2011, Kepala Desa Menemeng, Loteng diadili karena diduga menjual raskin untuk keperluan membangun kantor desa. Enam Kepala Desa lain di NTB juga terjerat kasus Korupsi ADD, Pungli dan Penjualan aset (Poto Tano, Bukit Damai, Sigerongan dan Ireng Daye),” tandasnya. (cr-van/r8)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *