Ketik disini

Headline Praya

Oknum Pejabat Terlibat

Bagikan

PRAYA – Ombudsman NTB membeberkan bukti dugaan pungutan liar (pungli) penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi CPNS dari honorer ketegori dua (K2) di Lombok Tengah. Bukti yang dibeberkan di antaranya video dugaan pemerasan yang dilakukan oknum pejabat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat.

Dalam rekaman itu, oknum pejabat tersebut terlihat mengumpulkan sejumlah honorer K2 secara berpindah-pindah, dari kawasan Bendungan Batujai, kediaman para honorer K2, Masjid Agung, lesehan sampai kediaman oknum bersangkutan.

a�?Kami tidak akan menyebut identitas nama atau inisial oknum tersebut. Yang jelas dia pejabat BKD,a�? kata Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman NTB Adhar Hakim dalam jumpa persnya belum lama ini di eks kantor Camat Praya.

Adhar kemudian meminta oknum pejabat yang merasa melakukan pungli segera mengembalikan uang. Jika tidak, pihaknya akan menyerahkan kasus itu ke aparat hukum. Namun, pihaknya terlebih dahulu akan menyerahkan rekomendasi persoalan itu ke internal Pemkab Loteng, guna diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Bagi Adhar, jika melihat kasus yang dilakukan oknum bersangkutan, maka sanksi terberat adalah pemecatan secara tidak terhormat. a�?Kami sudah menunjukkan bukti rekaman video dan bukti otentik lainnya kepada Asisten III Setda Loteng Nursiah dan beberapa pejabat lainnya,a�? beber Adhar.

Dia berharap permasalahan itu secepatnya diselesaikan, sehingga tidak menjadi gamang dan diseret ke ranah politis dan sebagainya. a�?Tidak ada deadline yang kami berikan kepada pemkab. Yang jelas, masalah ini harus diselesaikan di internal mereka,a�? katanya.

Dikatakan, dalam bukti yang berhasil dikumpulkan melalui investigasi mendalam, oknum bersangkutan menggunakan sistem jejaring atau kelompok. Dia membuat enam kelompok, yang dikomandoi beberapa honorer K2. Para honorer itu bertugas mengumpulkan kembali rekan-rekan lainnya.

Selanjutnya, ungkap Adhar mereka mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp 1 juta, lalu diserahkan kepada oknum pejabat BKD yang dimaksud. Dana itu, kata Adhar konon untuk memuluskan para honorer K2 mendapatkan NIP. Padahal, NIP mereka sudah diterbitkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) regional X Denpasar.

Total honorer K2 yang mendapatkan NIP tersebut sebanyak 680 orang, dari 763 honorer yang lulus tes tulis. Jika dikalikan Rp 1 juta per orang, maka oknum bersangkutan berhasil mengumpulkan dana haramnya itu sebesar Rp 680 juta.

a�?Prinsipnya, kami bukan lembaga penindakan seperti KPK, kepolisian atau kejaksaan. Tapi, kami melakukan pencegahan. Jadi, indikasi kuat keterlibatan oknum BKD itu jelas dan terang benderang, tidak bisa terbantahkan,a�? ujarnya.

Yang mengangetkan lagi, lanjut Adhar dalam rekaman itu juga, oknum bersangkutan berkali-kali menyebutkan bahwa, tindakan yang dilakukan itu atas dasar perintah atasannya. Ombudsman pun, kata Adhar belum memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Namun, jika bukti dan faktanya kuat, maka tidak tutup kemungkinan akan melebar.

a�?Saya sudah konfirmasi pejabat teras BKD. Tapi, mereka terkesan tertutup dan tidak transparan. Kita tunggu saja perkembangan kasus ini,a�? kata Adhar sembari menunjukkan dan membeberkan beberapa adegan vidio rekaman dugaan pungli yang dimaksud.

a�?Yang jelas, mereka yang lulus tes tulis sedang tahap pemberkasan. Soal adanya dugaan pungli dan sebagainya, kita serahkan kepada aparat hukum saja,a�? sambung Kepala BKD Loteng HL Sastrawirya, sebelumnya.(dss/r3)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *