Ketik disini

Headline

Aneh, RSUP Tak Punya SOP

Bagikan

MATARAM – Kasus kehilangan bayi yang dialami Anisa, 20 tahun menimbulkan polemik baru. Meskipun bayinya kemarin sudah diketahui keberadaannya, Ombudsman melihat ketidakberesan dari sistem keamanan dan pelayanan yang diterapkan RSUP NTB.

M Rasyid Ridho, Asisten Bidang Penindakkan Ombudsman NTB mengatakan, setelah melakukan pemeriksaan kepada petugas RSUP, ia menyimpulkan rumah sakit berplat merah tersebut tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP).
a�?Masak hanya dengan mengaku mengenal ibu bayi dan membawa uang tunai saja sudah cukup untuk memngambil seorang bayi dari rumah sakit?a�? katanya heran.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, pihak rumah sakit sempat berdalih, bayi tersebut ditebus oleh neneknya. Namun saat dikonfirmasi ke ibu dari Anisa, apa yang disampaikan pihak rumah sakit tidak terbukti.

a�?Jangankan ngambil, tau anaknya melahirkan saja tidak. Karena sudah setahun dia tidak berkomunikasi dengan Anisa,a�? jelas Ridho.
Selain itu, ia juga menyayangkan pihak RSUP yang selalu memposisikan diri sedang dalam keadaan darurat. a�?Dengan alasan akan pindah gedung, jaminan keamanan sering diabaikan, contohnya CCTV,a�? ujarnya.

Komentar tersebut disampaikan Ridho menyusul hilangnya bayi yang dilahirkan Anisa di RSUP NTB. Diketahui bayi tersebut telah ditebus oleh Wayan Suriani setelah sebelumnya membuat kesepakatan dengan Anisa.

Namun, satu pekan setelah membuat kesepakatan, kedua wanita tersebut tidak berkomunikasi lagi.

Dan pada 17 Juli, Wayan Suriani menebus bayi tersebut tanpa sepengetahuan Anisa. Untuk menyelesaikan peramasalahan tersebut, kedua wanita ini membuat kesepakatan seusai pemeriksaan di Polsek Mataram.

Dalam kesepakatannya, Anisa dengan sukarela membiarkan bayinya diadopsi oleh kakak dari Wayan Suriani. Syaratnya, Anisa boleh menjenguk anak tersebut kapan pun ia mau.

Namun, nampaknya perjanjian tersebut dinilai tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) terus mengusut terkait surat pernyataan yang ditandatangani oleh Anisa sebagai ibu kandung bayi tersebut dengan Wayan Suriani, wanita yang menebus bayi tersebut.

a�?Surat pernyataan itu harus jelas, apakah pengangkatan anak atau pengasuhan saja,a�? tegas Divisi Advokasi LPA NTB, Joko Jumadi.

Ia menuturkan, pengangkatan anak harus melalui prosedur yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selain harus melalui penetapan pengadilan, akte kelahiran yang mengatasnamakan ibu kandungnya harus ada.

a�?Pengangkatan anak nggak bisa seenaknya. Akte atas nama ibu kandungnya harus ada, dan harus jelas nama yang mengadopsi,a�? tegasnya.

Ia menambahkan, pengangkatan anak juga tidak boleh dilakukan di luar agama. a�?Itu sudah sesuai dengan perundang-undangan, antara anak yang diadopsi dan orang tua asuh tidak boleh beda agama,a�? sebutnya.

Ia juga menyatakan akan melakukan pengecekkan terhadap surat pernyataan yang ditangani kedua wanita itu di Polsek Mataram. Ia menganggap jika itu adalah surat pengangkatan anak, maka polisi ikut terlibat dalam memfasilitasi.
a�?Kalo yang dilakukan polisi itu terbukti Unprosedural, maka kita bisa laporkan polisi juga karena memfasilitasi,a�? tegasnya.

Kasus kehilangan anak tidak hanya terjadi satu kali di RS terbesar di NTB tersebut. Pada 2013 lalu, kejadian serupa juga pernah terjadi. Ia mengatakan kasus tersebut memiliki kesamaan dalam modusnya. a�?Saya lupa namanya, tapi datanya ada di kantor dan saya pastikan ada,a�? tandasnya. (cr-van/r8)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *