Ketik disini

Headline Praya

Pejabat BKD Terancam Dicopot

Bagikan

PRAYA – Hasil investigasi Ombudsman NTB menyangkut dugaan Pungutan Liar (Pungli) dalam penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) Honorer Kategori Dua (K2) di Lombok Tengah (Loteng), membuat Wakil Bupati (Wabup), Loteng, HL Normal Suzana geram. Apalagi, wabup mendengar adanya indikasi keterlibatan oknum pejabat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat dalam persoalan itu.

a�?Kalau sudah begini, saya akan panggil sejumlah pejabat BKD dan meminta pertanggungjawabannya. Bila perlu oknum yang dimaksud,a�? kata wabup pada Lombok Post, kemarin.

Bagi wabup, persoalan itu secara langsung mencoreng nama baik pemkab. Sehingga, tidak ada kata maaf, jika benar oknum yang bersangkutan terlibat. Pemerintah, kata wabup akan mempersiapkan sanksi tegas sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut Wabup sanksi terberatnya adalah pemecatan secara tidak terhormat. Untuk itulah, sebelum sanksi hukum diberikan, pihaknya terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan sejumlah pejabat BKD dan pemkab, guna menjawab hasil investigasi Ombudsman.

a�?Karena data dan fakta rekaman itu pernah ditunjukkan Ombudsman ke Asisten III Pak Nursiah, maka saya akan berkoordinasi dengan beliau langsung,a�? ujarnya.

Setelah itu, lanjut wabup tahap kedua memanggil kepala BKD HL Sastrawirya dan sekretaris H Ansor. Baru kemudian oknum pejabat BKD yang diindikasikan terlibat.

a�?Prinsipnya, setelah semua hasil koordinasi ini lengkap, maka barulah kami akan bersikap sesuai ketentuan hukum dan Undang-undang berlaku,a�? katanya.

Dikatakannya, apa pun alasannya, pungli terhadap honorer K2 tidak dibenarkan dan melanggar hukum. Apalagi, ada embel-embel memperjuangkan mendapatkan NIP. Padahal, NIP itu sendiri sudah diterbitkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) regional X Denpasar.

a�?Intinya, tidak dibenarkan adanya pungutan-pungutan itu. Walau pun serupiah, tidak boleh. Sehingga, siapa pun yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,a�? tegas orang nomor dua di Gumi Tatas Tuhu Trasna tersebut

Wabup menyerukan agar honorer K2 yang mendapatkan NIP tetap tenang, tidak terganggu dengan kisruh yang terjadi di BKD. Karena jika benar para honorer K2 mengeluarkan biaya sebesar Rp 1 juta per orang, maka oknum yang dimaksud wajib mengembalikan uang tersebut.

a�?Memang harus begitu, uang hasil pungli berapa pun itu harus dikembalikan. Tapi, tetap oknum bersangkutan melekat pertanggungjawabannya,a�? sambung Kepala kantor perwakilan Ombudsman NTB Adhar Hakim, terpisah.

Maksudnya, terang Adhar pemkab berkewajiban menjatuhkan sanksi tegas kepada oknum yang dimaksud. Jika pemkab tidak bergeming, maka temuan Ombudsman akan dilayangkan ke aparat hukum.

a�?Ini menjadi pekerjaan rumah internal pemkab sendiri. Prinsipnya, kami telah melakukan tugas pencegahan,a�? ujarnya.

Jika pejabat pemkab merasa kekurangan data dan fakta, pihaknya pun siap menunjukkan dan memberikannya. a�?Yang jelas, kami bertindak atas nama fakta dan data. Itu semua kami peroleh dari hasil investigasi mendalam. Fakta dan data itu menurut kami tidak bisa terbantahkan,a�? tegas Adhar.(dss/r14)

Komentar

Komentar