Ketik disini

Praya

Normal: Selesaikan Secepatnya

Bagikan

PRAYA – Wakil Bupati Loteng HL Normal Suzana ingin kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum pejabat BKD diselesaikan segera. Saat ini, ia masih menunggu hasil koordinasi Asisten III Setda Loteng Nursiah dan Kepala BKD HL Sastrawirya ke Ombudsman NTB. “Informasi sementara, mereka berdua telah ditunjukkan rekaman video dan bukti dugaan keterlibatan oknum bersangkutan,” katanya.

Dalam waktu dekat, ia akan mengundang kedua pejabat yang dimaksud guna mendiskusikan langkah apa yang disiapkan pemkab menyikapi temuan Ombudsman. “Secara administratif oknum itu kita ingin berikan sanksi sesuai PP 53 Tahun 2010. Lalu, kami tetap melanjutkan kasus itu ke ranah hukum,” ancamnya.

Kebijakan itu diambil karena oknum bersangkutan selalu mencatut nama sejumlah pejabat pemkab. Tanpa terkecuali, dirinya sendiri. “Bagi saya, ini adalah fitnah. Saya tidak terima nama saya dibawa-bawa dalam kasus dugaan pungli honorer K2 ini. Karena, jangankan menyuruh atau menginstruksikan, membicarakannya saja saya tidak pernah,” ujarnya.

Dia merasa di akhir masa jabatannya sebagai orang nomor dua di Gumi Tatas Tuhu Trasna, banyak tuduhan dan fitnah yang menyerang psikologisnya. Padahal, pihaknya tidak punya kepentingan menyangkut perhelatan politik lima tahunan di Loteng. “Saya sangat menyayangkan kasus ini,” katanya.

Kendati demikian, pihaknya meminta agar persoalan K2 itu, tidak dikait-kaitkan dengan persoalan politik atau kepentingan lain. “Mari kita bersama-sama menjaga kondusifitas daerah kita tercinta ini. Jika ada persoalan seperti kasus K2 ini, maka kita serahkan semua ke jalur hukum,” kata wabup.

Dia pun meminta agar pejabat teras BKD lebih kooperatif, dalam menyikapi pejabat atau pegawainya yang diduga terserat melakukan tindakan melawan hukum tersebut. “Urusan sanksi administrasi dan hukum, kami serahkan sepenuhnya kepada BKD,” ujarnya.(dss/r3)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *