Ketik disini

Politika

Bisa Saja Muncul Calon Boneka

Bagikan

Tahapan pendaftaran calon kepala daerah sudah berlangsung. Dari tujuh kabupaten/kota yang menggelar pilkada serentak, hanya di Kota Mataram yang berpotensi terancam ditunda.

***

DARI tujuh kabupaten/kota yang menggelar pilkada di NTB, ada dua daerah yang bakal calon kepala daerahnya hanya dua pasangan, Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara (KLU). Untuk KLU, pilkada diprediksi kuat berlangsung sesuai jadwal. Namun di Kota Mataram, pilkada berpotensi ditunda hingga 2017, pasalnya hingga penutupan pendaftaran bakal calon kepala daerah kemarin, hanya pasangan H Ahyar Abduh-H Mohan Roliskana (Aman) yang telah resmi mendaftar. Pesaingnya, pasangan H Rosiady Sayuti-HMNS Kasdiono hingga penutupan pendaftaran kemarin, ternyata belum mengajukan berkas pendaftaran ke KPU. Hal ini memaksa KPU memperpanjang pendaftaran bakal calon kepala daerah.

Sejak tahapan pendaftaran calon dimulai 26 Juli 2015 hingga 28 Juli 2015 setidaknya sudah tiga pasangan calon kepala daerah yang medaftar di masing-masing daerah. Di Kota Mataram terdapat pasangan Aman (Ahyar Abduh a�� Mohan Roliskana) yang sudah mendaftar. Sedangkan di Kabupaten Lombok Utara pasangan Nasa (Najmul Akhyar a�� Syarifuddin) dan Jadi (Djohan Djsamsu a�� Mariyadi) juga sudah resmi mendaftar.

Proses pendaftaran masing-masing pasangan calon berlangsung meriah. Momentum pendaftaran itu digunakan untuk mengerahkan masa pendukung masing-masing pasangan calon. Saat pendaftaran pasangan Aman pada Minggu (26/7), ribuan pendukung dari sembilan partai pendukung tumpah ruah.

Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Mataram Drs H Darmansyah MSi mengatakan, kemungkinan tertundanya pilkada Kota Mataram cukup terbuka. Menurut dia, jika muncul hanya satu pasangan calon kepala daerah, KPU dapat membuka kembali pendaftaran selama tiga hari.

a�?Kecuali setelah tiga hari tidak ada pasangan calon yang mendaftar baru pilkada serentak ditunda hingga 2017,a�? ujar dia.

Menurutnya, dengan belum mendaftarnya pasangan Rido, sejauh ini di Kota Mataram hanya ada pasangan Aman. Jika seandainya Rido benar-benar tidak mendaftar atau digugurkan karena tidak memenuhi syarat, maka dalam Pilkada Kota Mataram hanya ada pasangan Aman.

Memang bisa saja, calon boneka dimunculkan, namun peluang itu sangat kecil. Apalagi koalisi parpol yang mengusung Aman telah didaftarkan di KPU. Sementara aturan menyebutkan, parpol tidak diperbolehkan mencabut dukungan setelah resmi mendaftarkan pasangan calon yang diusungnya ke KPU.

a�?Kita belum tahu, apakah semua parpol pendukung Aman mendaftarkan pasangan ini di KPU atau tidak. Bisa jadi ada parpol yang disimpan untuk mengantisipasi kondisi seperti ini,a�? tandasnya.

Namun, dia berharap pilkada di Kota Mataram tidak sampai di tunda, apalagi sampai ada calon boneka yang terpaksa harus dimunculkan. Jika itu yang terjadi, dinilainya sangat tidak baik bagi demokrasi di Kota Mataram.
Sementara terkait indikator lainnya seperti terkait kesiapan dana pilkada dinilai sebagai kewajiban pemerintah daerah. Artinya, pemerintah wajib menyediakan anggaran pemilu sebagaimana yang dibutuhkan penyelenggara pemilu baik KPU maupun Panwaslu.

Pelaksanaan pilkada yang dijadwalkan sejak lama tentu sudah diantisipasi oleh pemerintah. Termasuk ancaman pidana bagi sapapun yang berupaya menggagalkan pemilu. Begitu juga dengan upaya politisasi anggaran yang berdampak pada gagalnya pelaksanaan pemilu akan ada konsekwensinya.

a�?Syarat mendaftar calon kepala daerah itu juga harus ditandatangani pimpinan partai politik yakni ketua dan sekretaris. Begitu juga dengan calon yang sebelumnya menjabat anggota DPRD maupun PNS yang harus mundur dari jabatannya dengan bukti tertulis. Saya optimistis pilkada tetap berlangsung lancar, termasuk di Mataram,a�? ungkap dia.

Divisi Hukum KPU NTB Yan Marli berpendapat, pemilu kepala daerah dapat ditunda jika jumlah pendaftar hanya satu atau tidak ada sama sekali. Apabila pada masa pendaftaran jumlah pendaftarnya hanya satu atau tidak ada, Yan Marli menegaskan KPU membuka pendaftaran kembali selama tiga hari dengan terlebih dahulu menyosialisasikan kepada publik kondisi yang ada.

Terkait kejadian di Kota Mataram, Yan menegaskan KPU Kota Mataram akan membuka kembali pendaftaran sejak 1 Agustus hingga 3 Agustus 2015. a�?Apabila setelah pembukaan pendaftaran kembali kondisinya sama, maka KPU harus mengambil keputusan menunda hingga pelaksanaan pilkada serentak Februari 2017,a�? papa dia.

Bagaimana dengan partai politik pengusung apakah dapat membangun koalisi untuk mengusung pasangan calon lain. Terkait dengan itu, sesuai PKPU 12/2015 ditegaskan jika parpol berposisi sebagai partai pengusung bukan pendukung tidak bisa menarik kembali keputusannya.

Terlebih partai tersebut sudah memenuhi kewajiban persyaratan baik menyangkut jumlah perolehan kursi di DPRD, surat keputusan partai politik, maupun surat persetujuan DPP terhadap pasangan calon yang akan diusung. Kecuali dalam proses pendaftaran ternyata ada partai politik yang hanya mendukung dan memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon maka dapan mengusung calon lain. (Edy Gustan )

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *