Ketik disini

Headline Politika

Kasdiono Surati Pimpinan DPRD NTB

Bagikan

MATARAM – Sebanyak empat bakal calon kepala daerah yang berlatar belakang anggota DPRD NTB sudah menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan DPRD NTB. Mereka adalah H MNS Kasdiono dari Partai Demokrat, H Lalu Fathul Bahri dari Partai Gerindra, Syarifuddin dari Partai Gerindra, dan H Husni Djibril dari PDI Perjuangan.

Sekretaris DPRD NTB Ashari mengatakan pihaknya sudah menerima surat pemberitahuan mengenai empat anggota DPRD NTB yang akan mencalonkan diri di pilkada serentak 2015 itu. Dikatakan, pemberitahuan kepada pimpinan DPRD itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 tanggal 8 Juli 2015. Termasuk PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dikatakan, beberapa anggota DPRD NTB maju di pilkada serentak 2015 di antaranya Kasdiono, Lalu Fathul Bahri, Syarifuddin, Husni Djibril, Baijuri Bulkiah, TGH Lalu Gde M Ali Wirasakti Amir Murni, dan Irwan Rahadi.

“Tapi baru empat yang sudah menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan DPRD NTB. Sedangkan tiga orang lainnya yakni TGH Lalu Gde Sakti, Baijuri, dan Irwan Rahadi saya belum tahu,” kata Ashari kepada wartawan di Mataram kemarin.

Ketentuan agar anggota DPR, DPD, atau DPRD untuk memberitahukan pencalonannya sebagai gubernur/ wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan atau wali kota/wakil wali kota sudah sesuai dengan pasal I angka 1 tentang perubahan ketentuan pasal 4 huruf r PKPU Nomor 12 Tahun 2015.

Menurut Ashari yang disebut-sebut akan menjabat sebagai Bupati Lombok Utara itu dalam ketentuan tersebut menyebutkan selain memberitahukan kepada pimpinan DPRD, anggota DPRD juga mengundurkan diri sebagai anggota DPRD, DPD, atau DPRD yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon.

Adapun mekanisme pengunduran diri tersebut menurut dia partai politik mengajukan kepada DPRD dan DPRD menyampaikan kepada gubernur selanjutnya ke Kementerian Dalam Negeri. “Tapi juga ada ketentuan bahwa yang bersangkutan wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD atau DPRD kepada KPU paling lambat 60 hari sejak ditetapkan. Jadi prosesnya masih lama,” papar dia.

Berdasarkan hal itu, kata Ashari pengajuan pemberhentian anggota DPRD Provinsi NTB sudah harus diproses sejak ditetapkannya anggota DPRD tersebut sebagai calon oleh KPU kabupaten/kota. Adapun segala hak keuangan dan protokoler sebagai anggota DPRD NTB tetap diberikan sampai dengan diterbitkannya SK pemberhentian anggota DPRD.

Kasdiono yang dihubungi Lombok Post belum mau berkomentar terkait hal itu. Bakal calon Wakil Wali Kota Mataram yang diusung tiga partai politik yakni Partai Demokrat, PDI Perjuangan, dan Partai Gerindra itu bahkan belum mendaftarkan diri di KPU hingga batas akhir waktu pendaftaran di KPU.
“Saya mau istirahat dulu, nanti saya cek dulu,” tegas dia. (tan/r4)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *