Ketik disini

Metropolis

Adu Siasat, Anggaran Pembangunan a�?Tersanderaa�?

Bagikan

Tahun politik 2014 berhasil dilalui Kota Mataram dengan aman. Momentum pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) tidak menganggu stabilitas pembangunan. Namun memasuki pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015, situasinya berubah menjadi panas dingin.

***

SITUASI ini mulai terasa saat rapat Paripurna DPRD Kota Mataram, Senin (27/7). Paripurna yang akan membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Mataram 2015 batal digelar. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi dihujani interupsi.

Sesaat setelah dibuka, Anggota Fraksi PDIP, I Wayan Wardana melakukan interupsi. Ia meminta rapat paripurna ditunda sampai ada penjelasan terkait dugaan APBD ganda.

a�?Setelah mencermati penyampaian dari nota keuangan APBD 2015, kami menemukan adanya perbedaan angka yang sangat signifikan. Untuk itu kami meminta kepada pimpinan sidang yang terhormat untuk menunda paripurna ini,a�? pinta Wardana.

Interupsi ini disambut Anggota Fraksi Demorkat, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra, yang meminta penjelasan mengenai dugaan APBD ganda yang dilaporkan Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat. Setelah hujan iterupsi, rapat akhirnya diskor.

Rapat paripurna kembali digelar pada Selasa (28/7) sore, dengan agenda penjelasan atas pertanayaan fraksi tersebut. Namun tiga fraksi memilih tidak hadir yakni Fraksi PDIP, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Gerindra. Meski demikian, rapat yang dipimpin H Didi Sumardi ini tetap lanjut karena sudah memenuhi jumlah anggota yang hadir.

Situasi ini membuat pembahasan anggaran perubahan terancam. Sejumlah program pembangunan strategis Pemkot Mataram terancam tidak bisa segera dilaksanakan, seperti perbaikan jalan lingkungan senilai Rp 50 miliar, pemberdayaan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia. Termasuk biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2015.

Meski ketiga fraksi pengusung pasangan Rosiady Sayuti-Kasdiono (Rido) ini membantah sikap mereka dipengaruhi situasi politik. Namun pembahasan anggaran terancam tidak bisa segera disahkan tanpa kehadiran mereka.

Menanggapi situasi ini, masyarakat berharap para elit politik di Kota Mataram tidak mengorbankan kepentingan rakyat untuk kepentingan politik. Seperti diungkapkan tokoh Pemuda Pagutan, Muhammad Hafiz.

a�?Boleh saja berpolemik, tapi jangan korbankan rakyat! Anggaran itu harus segera dibahas agar program pembangunan bisa jalan,a�? katanya.

Menurutnya, boleh saja mereka mempertanyakan kasus dugaan APBD ganda. Tapi anggaran harus tetap dibahas, sebagaimana tugas mereka sebagai wakil rakyat. a�?Hukum tetap jalan, tapi anggaran juga harus tetap dibahas,a�? tegasnya.

Sebagai warga Mataram, ia berharap anggota dewan membuka mata dan segera membahas anggaran tersebut. Di atas segala kepentingan, menurutnya kepentingan rakyat harus diutamakan. a�?Termasuk untuk pembangunan jalan, warga sudah lama menantinya,a�? harapnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Mataram HM Zaini menjelaskan, sikap fraksi tersebut tidak didasari kepentingan politik. Tapi hal itu sebagai upaya untuk membangun sistem keuangan yang terbuka. a�?Kami meminta penjelasan, kami minta berkasnya, tapi mana tidak dikasi,a�? ujarnya.

Zaini menjamin sikap fraksinya tidak akan sampai membuat pembahasan anggaran terhenti. Pembangunan juga akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. (bersambung/Sirtupillaili/Mataram/r8)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *