Ketik disini

Praya

Baperzakat Bahas Kasus Pungli K2

Bagikan

PRAYA – Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperzakat) Lombok Tengah (Loteng) dalam waktu dekat akan membahas, dugaan pungutan liar (pungli) penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) Honorer Ketegori Dua (K2). Pasalnya kasus tersebut kini menyerat pejabat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat.

a�?Memang benar ada pejabat BKD yang terlibat dalam kasus ini,a�? kata Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Loteng Nursiah, kemarin (29/7).

Itu dibuktikan, kata Nursiah dari rekaman data telah diterimanya dari Ombudsman. Selanjutnya bukti tersebut akan dibahas di internal Baperzakat. Tujuannya, untuk mengambil keputusan menyangkut sanksi yang diberikan.

Berdasar bukti yang ada Nursiah mensinyalir oknum yang dimaksud diduga melanggar PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga, secara lisan sanksi pencopotan dari jabatan oknum bersangkutan telah disampaikan ke Ombudsman. Sedangkan secara tertulis, akan dibicarakan diinternal Baperzakat.

a�?Yang penting, bukti awal sudah ada,a�? katanya

Isu yang berkembang, oknum yang dimaksud Ombudsman NTB sebagai pelaku dalam dugaan pungli tersebut berada di bagian pengadaan dan mutasi BKD. Namun demikian Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan dan Mutasi, Subeki enggen berkomentar terlalu jauh menyangkut isu tersebut.

a�?Saya tidak begitu mengikuti perkembangan Ombudsman itu. Saya tidak tahu,a�? kilahnya.

Para pejabat dan pegawai lingkup pemkab pun mulai menggosipkan satu nama, di jajaran pejabat pengadaan dan mutasi BKD yang dimaksud. Benar atau salahnya, kata mereka hanya waktu yang akan menjawab.

Seperti diberitakan sebelumnya kasus ini muncul setelah Ombudsman membeberkan temuan mengenai dugaan pungutan yang dilakukan oknum BKD kepada sejumlah PNS K2 khususnya di Loteng. Konon besaran yang dipatok oknum tersebut mencapai Rp 1 juta per orang.(dss/r14)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *