Ketik disini

Kriminal

Polisi Akan Cueki Laporan Pilkada

Bagikan

MATARAM – Pihak Kepolisian Daerah (Polda) NTB menyampaikan, laporan-laporan yang masuk ke kepolisian terkait pidana umum (pidum) Pilkada, tidak akan direspon.

a�?Kita tidak akan menindaklanjuti laporan yang masuk ke kepolisian terkait pilkada, terutama yang menyangkut pidum,a�? ujar Wakapolda NTB, Kombes Pol Bambang Rudi Pratiknyo, pada Lombok Post, usai gelar rakornas dengan beberapa institusi terkait penyelenggaran dan pengamanan pilkada serentak, pagi kemarin (29/7).

Ia memberikan contoh, seperti laporan black campaign (kampanye hitam). Atau diantaranya, laporan terkait hal-hal yang terjadi jauh sebelum pilkada berlangsung.

Pratiknyo kemudian menjelaskan, hal itu memang menjadi prioritas kepolisian guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Terutama yang berbau politik, kepolisian harus berhati-hati.

Lanjutnya, jika kepolisian menindaklanjuti laporan pidum yang masih berkaitan dengan pilkada, ditakutkan ada gesekan antar kelompok.

a�?Agar semuanya kondusif,a�? sambungnya.

Terkait itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Ia meminta kepada seluruh penyelenggara pilkada dan masyarakat umum agar memahami kebijakan tersebut.

Sementara itu, Asisten Pidana Umum Kejati NTB, BS Irawan di tempat yang sama mengatakan, terkait hal tersebut, pihaknya masih menunggu keputusan dari rakor KPU, Polri dan Kejagung di pusat.

a�?Rapat terkait ini memang sudah digelar kemarin di pusat, tapi kita belum bisa memastikan bagaimana tindakan kejaksaan,a�? ujar Irawan.

Terkait hal-hal hukum pada pemilu, masuk dalam leg spesialis.

a�?Ini kan sama halnya dengan tindak pidana khusus,a�? tutupnya.

Sementara KPU NTB mulai memetakan kerawanan pada proses tahapan Pilkada serentak 2015. Banyaknya kepala daerah diprediksi akan menyulut gejolak di tengah masyarakat.

Ketua Devisi Hukum dan Pengawasan KPU NTB Yan Marli mengatakan, penetapan pasangan calon pada 24 Agustus nanti adalah sesuatu yang rawan. Terdapat tahapan sebelum itu yang di indikasikan dapat menyulut gejolak masyarakat.

Setelah selesai proses pendaftaran, dilanjutkan dengan proses penelitian administrasi tentang kelengkapan dan keabsahan data yang ditampilkan masing-masing calon.

a�?Boleh saja administrasinya lengkap, tapi belum tentu dia absah. Itu yang dilakukan teman-teman KPU Kabupaten Kota selama tujuh hari agar lebih berhati-hati,a�? katanya di Mapolda NTB.

Masa rawan juga terjadi saat pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari pasangan calon. Menurutnya, itu tidak mudah untuk didapatkan pasangan calon dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

a�?Nanti sebelum hari penetapan belum bisa diserahkan yang asli oleh pasangan calon, maka mereka tidak akan ditetapkan sebagai pasangan calon tetap. Potensi ini yang sangat rawan sekali,a�? terangnya.

Sementara itu, dari segi pengamanan, ia menilai hal yang paling krusial terdapat pada pengerahan masa pendukung dari pasangan calon. Kemudian pada saat pemungutan suara dan pada saat penetapan calon terpilih. (deq/cr-mas/r8)

Komentar

Komentar