Ketik disini

Metropolis

Disnakertrans Kerahkan Para Sarjana

Bagikan

MATARAM – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, berupaya meminimalisir Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal NTB yang bermasalah di luar negeri. Caranya, dengan menyebar 62 orang Tenaga Kerja Sarjana (TKS) yang nantinya melakukan pendampingan kepada calon TKI.

a�?NTB dapat jatah 62 orang untuk TKS ini dari pemerintah pusat. Proses rekrut sudah kita lakukan,a�? kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB H Wildan kepada Lombok Post, di ruang kerjanya, kemarin (30/7).

Para TKS ini akan bekerja lima bulan. Terhitung mereka mulai efektif melakukan pendampingan pekan depan. Saat ini, mereka kata Wildan sedang menjalani pelatihan, terhadap mekanisme dan alur kerja yang akan mereka jalani selama lima bulan.

Anggaran perekrutan TKS ini, sepenuhnya kata dia ditanggung pemerintah pusat. Pihaknya hanya memfasilitasi kabupaten/kota di NTB. Nantinya, seluruh TKS yang telah dinyatakan lolos, akan disebar kembali ke kabupaten/kota. a�?Jadi mereka kembali mengabdi ke daerahnya,a�? beber Wildan.

Dijelaskan, TKS ini merupakan salah satu program dari Kementrian Tenaga Kerja. Tujuannya, untuk mengurangi pengangguran, khususnya di kalangan kaum terdidik. Sarjana yang direkrut, berasal dari berbagai bidang ilmu, yang kemudian mendapatkan pembekalan dan pelatihan terkait TKI dan wirausaha. a�?Tugas para sarjana ini, sebagai pendamping TKI dan juga mendampingi kelompok-kelompok usaha masyarakat,a�? jelasnya.

Menurutnya, TKI yang terkena masalah di luar negeri karena tidak memiliki kelengkapan dokumen. Atau, masih ada juga para TKI yang ke luar negeri dengan menggunakan dokumen palsu. a�?Kita masih kekurangan tenaga dalam menyebarluaskan informasi, hingga ke desa-desa, terkait kelengkapan dokumen-dokumen yang harus dimiliki jika ingin menjadi TKI,a�? ujar Wildan.

Ia melanjutkan, akibat tidak ada dokumen lengkap, masih ada TKI ilegal asal NTB yang bekerja di luar negeri. Sebelum bekerja, mereka sering ditipu-tipu oleh calo, akibat tidak mempunyai informasi tentang pengurusan dokumen.

Tidak hanya itu, pada saat bekerja, hak-hak mereka sering dilanggar, seperti tidak mendapatkan gaji dan hari libur. a�?Kasihan kan, mereka ingin mendapatkan manfaat dengan jadi TKI, tapi banyak dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab karena ketidaktahuan mereka,a�? tutur Wildan.

Dengan demikian, diharapkan adanya TKS ini, mampu menutupi kekurangan tenaga untuk mendampingi calon-calon TKI dalam memperoleh informasi mengenai dokumen ketenagakerjaan. Mampu memberikan penyadaran kepada para calon TKI mengenai pentingnya dokumen. a�?Dokumen jelas, tentu akan lebih mudah bagi negara untuk melindungi TKI,a�? pungkasnya. (cr-dit/r12)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *