Ketik disini

Ekonomi Bisnis

Pemerintah Revisi Ulang APBN 2016

Bagikan

MATARAM – Pelemahan rupiah nampaknya belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Hal ini membuat pemerintah dan DPR RI merasa gerah. Lantaran terpaksa merevisi Anggaran Perencanaan Belanja Negara (APBN) 2016. Sebelumnya dipatok pada level Rp 12.500 per dolar Amerika Serikat (USD), kini berkisar Rp 13.000 hingga Rp 13.400 per USD. Hal ini dilakukan apabila kurs rupiah terus menjauh dari target asumsi yang ditetapkan.

a�?APBN yang berada di level Rp 12.500 per USD harus direvisi kembali sekitar Rp 13.500 per USD,a�? terang Anggota Komisi XI DPR RI H Willgo Zainar, kemarin(30/7).

Willgo menuturkan, pelemahan rupiah sangat berdampak pada perekonomian Indonesia. Salah satunya ada sedikit dampak positif terhadap ekspor dan investasi dari luar negeri. Menurut perhitungan sederhananya, setiap kenaikkan kurs dolar sebesar Rp 100, akan berdampak pada belanja negara sebesar Rp 2,5 triliun. MenyebabkanA� akan meningkatkan hutang luar negeri dan bunga impor, serta bahan baku produk impor.

a�?Kita masih impor bahan pangan, bahan baku impor untuk produksi dalam negeri, impor bahan bakar minyak, belanja modal dan alat-alat berat untuk pembangunan proyek infrastruktur dan sebagainya,a�? paparnya.

Sementara bagi pelaku ekspor, lanjut Willgo, yang mengandalkan bahan baku dan bahan penunjang produksi dari komponen impor, tentu juga mengalami kerugian akibat biaya bahan baku meningkat. Sementara harga dan volume ekspor tidak mengalami kenaikan, karena beberapa negara tujuan ekspor juga mengalami kondisi perekonomian yang menurun dan sulit.

a�?Pelaku ekspor kita yang masih membutuhkan bahan baku dari luar, sudah pasti akan mengalami kerugian juga,a�? terang Ketua DPD Partai Gerindra NTB ini.

Sisi lain dampak dari pelemahan rupiah ini, adalah efek psikologis ke masyarakat. Ini disebabkan kekhawatiran rupiah yang terus melemah dapat menyebabkan beberapa kelompok masyarakat yang memiliki uang lebih akan menyimpan uangnya dalam USD.

Namun sambungnya, rupiah dijamin akan terjaga pada kondisi yang masih wajar dan terkontrol. Apalagi Bank Indonesia (BI) telah membuat edaran sekaligus sanksi tegas terhadap transaksi di dalam negeri yang menggunakan mata uang asing. Baik transaksi perorangan, swasta dan pemerintahan. Ini suatu langkah konkret untuk mengurangi permintaan dolar di masyarakat.

a�?Sehingga hukum keseimbangan pasar untuk permintaan dan penawaran tetap dalam kontrol pemerintah dan BI,a�? pungkasnya. (ewi/r4)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *