Ketik disini

Politika

Pilkada 2017, Perppu Tidak Genting

Bagikan

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta tidak terburu-buru mengambil keputusan untuk menunda pemilihan kepala daerah, terhadap wilayah yang pencalonannya tetap tunggal.

KPU dalam hal ini tidak memiliki kuasa untuk menetapkan penundaan itu. Keputusan tindak lanjut terhadap daerah yang pencalonan tetap tunggal akan diputuskan oleh DPR bersama pemerintah.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (30/7). Rambe menyatakan, KPU sudah memberikan waktu kepada parpol yang belum mengajukan calon untuk konsolidasi, pada tanggal 1-3 Juli nanti, masih ada kesempatan bagi 12 daerah yang pencalonannya masih tunggal dan satu masih nihil, untuk menambah pasangan calon.

“Nanti dilihat, sisa berapa (daerah yang pencalonannya tunggal). Tapi KPU jangan langsung bilang ditunda ke 2017. Istilahnya status quo dulu,” kata Rambe kepada wartawan.

Menurut Rambe, status quo adalah langkah terbaik, daripada buru-buru menetapkan penundaan pilkada. DPR bersama pemerintah nanti bisa bertemu saat masa persidangan di parlemen dimulai pada pertengahan Agustus nanti.

“KPU kan pelaksana saja, tunggu saja, jangan ambil keputusan,” tegasnya.

Terkait usulan agar pencalonan tunggal di pilkada diatur dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang (Perppu), Rambe menilai belum ada alasan kuat membuat hal itu. Rambe juga menolak ide diaturnya mekanismen bumbung kosong atau tabung kosong dalam pilkada.

“Tidak mungkin ada tabung kosong, itu melanggar undang-undang. Di undang-undang minimal pencalonan itu dua,” ujar politisi Partai Golongan Karya itu.

Di tempat terpisah, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menilai sudah tidak ada lagi solusi bagi daerah yang minus calon. Pilihannya adalah menambah calon kepala daerah di masa perpanjangan pendaftaran, atau menunda pilkada di daerah tersebut hingga 2017. Aturan untuk kondisi tersebut sudah fixed.

Menurut dia, opsi menerbitkan Perppu untuk mengatasi kondisi tersebut tidak layak. Sebab, tidak ada keadaan yang genting dan memaksa.

“Kalau ada aturan yang tidak kita sukai, ya salah sendiri mengapa dibikin seperti itu,” ujar Jimly usai penandatanganan MoU antara KPU dan Kemenristek Dikti di gedung KPU kemarin (30/7).

Perppu, tutur dia, merupakan fasilitas konstitusional yang sangat mahal. Karena itu, pemerintah tidak boleh mudah mengeluarkan Perppu. Perppu merupakan fasilitas yang hanya boleh dipakai dalam kondisi genting dan memaksa saja.

“Kalau yang begini (calon tunggal) tidak memenuhi syarat,” lanjutnya.

Dia menyarankan, lebih baik saat ini semua pihak mengikuti aturan yang sudah dibuat. Apabila memang harus menunda pilkada di sebuah daerah akibat minim calon, harus dilaksanakan. Kemudian, untuk pelaksanaan pilkada beriikutnya, harus ada evaluasi dan perbaikan aturan.

Jimly menyarankan, sebaiknya dalam pengaturan berikutnya, ada batas minimum dan maksimum dukungan bagi pasangan calon kepala daerah.

“Minimum 20 persen, makmimum 50 persen biar calonnya minimal ada dua,” tutur pakar hukum tata negara itu.

Opsi semacam itu maupun opsi lainnya tidak bisa dilaksanakan sekarang karena tahapan pilkada sedang berjalan. Dia mencontohkan opsi penggunaan sistem bumbung kosong seperti pemilihan kepala desa. Opsi tersebut menurut dia sangat buruk.

“Bumbung kosong kan pura-pura pemilihan,” ucapnya.

Secara hukum calon tersebut bisa menjadi kepala daerah, namun secara moral legitimasinya rendah. Bahkan, sebenarnya opsi calon boneka masih lebih baik ketimbang bumbung kosong, karena secara fisik ada calonnya.

“Jangan dikira (calon) boneka pasti kalah. Bisa saja menang dia,” tuturnya. Hanya, calon boneka dan bumbung kosong sama-sama pilihan yang buruk untuk dilakukan.

Dia meminta pembuat regulasi dan para ahli lebih fokus membahas bagaimana memperbaiki aturan pilkada untuk menyongsong 2017. Kalau para ahli membahas apa yang terjadi saat ini, berpotensi membuat keributan. Kalaupun ada putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung yang mengubah aturan, pemberlakuannya tidak bisa surut.

“Tugas kaum intelektual itu memprediksi ke depan, bukan yang sekarang,” tambahnya.

Lebih baik aturan yang ada saat ini dijalankan dengan baik dan lurus, dan sambil jalan rancangan perbaikan bisa dibuat. Dengan demikian, perbaikan aturan nanti tidak lagi dilakukan secara mendadak.

Sementara itu, kemarin KPU kembali mengumumkan perubahan statistik pendaftaran pilkada. Jumlah calon kepala daerah yang pendaftarannya diterima oleh KPU bertambah dari 810 menjadi 827 pasang.

Kemudian, setelah dikroscek ulang, jumlah daerah yang hanya punya satu pasang calon kembali berkurang menjadi 12. Sedangkan, daerah yang nihil calon tetap satu, yakni Bolaang Mongondow Timur.Meskipun demikian, ada sedikitnya 83 daerah yang hanya memiliki dua pasang calon kepala daerah.

“Daerah-daerah ini nanti berpotensi calonnya tinggal satu dan bisa saja ditunda,” terang Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay kemarin (30/7).

Potensi itu muncul karena dua pasangan calon itu belum melalui proses verifikasi. Mereka hanya sebatas diterima pendaftarannya.

Setelah proses verifikasi, bisa saja ada calon kepala daerah yang gugur. Otomatis, calon kepala daerah tinggal satu pasang. KPU memang membuka kembali pendaftaran sebagai konsekuensi hasil verifikasi tersebut setelah 24 Agustus mendatang. Namun, apabila tidak ada calon baru yang mendaftar, otomatis pilkada di daerah tersebut bisa ditunda.

Di sisi lain, fenomena calon tunggal menimbulkan kecurigaan. Yakni, adanya upaya menggagalkan pilkada serentak. Karena itu Badan Intelijen Negara (BIN) mengkaji adanya kemungkinan tersebut.

Kepala BIN Sutiyoso menuturkan, awalnya Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut bahwa tidak ada kendala berarti dalam pilkada. Hak tersebut diungkapkan dalam rapat terbatas di istana presiden.

“Tapi, tiba-tiba muncul masalah yang tidak disangka-sangka,” paparnya.

Masalah tersebut adalah tidak adanya calon kepala daerah atau hanya satu pasang calon kepala daerah. Hal tersebut tentunya, membuat pilkada terancam tidak bisa digelar.

“Konsekuensinya sangat berat, harus ditunda dulu,” ujarnya.

Untuk itu, BIN mulai mengkaji kemungkinan adanya upaya menganggarkan pilkada serentak. Cara yang digunakan tentunya tidak mendaftar atau dibuat kondisinya hanya satu pasang calon.

“Masih didalami untuk ini,” paparnya.

Apalagi, di beberapa daerah muncul kerusuhan dalam waktu yang sama, seperti insiden Tolikara dan kerusuhan yang menyebabkan seorang anggota brimob meninggal di Ambon.

“Kerusuhan ini membuat image Indonesia buruk,” terangnya.

Langkah lainnya, BIN memetakan daerah rawan kerusuhan dan selalu melakukan pemantauan. Namun, tentu diperlukan partisipasi masyarakat yang lebih baik.

“Harus didukung masyarakat tentunya,” paparnya.

Sementara Pengamat Intelijen Wawan Purwanto menjelaskan bahwa bisa saja kekurangan calon pasangan kepala daerah itu karena waktu yang mepet. Sehingga, partai tidak bisa menyiapkan semuanya dengan matang.

“Pilkada itu mahal lho. Kalau tidak siap tentu sia-sia saja,” ujarnya.

Kemungkinan hanya incumbent yang siap untuk pilkada serentak. Sebab, mereka telah memiliki perangkatnya.

“Yang paling diuntungkan tetap incumbent. Apalagi, kalau tidak ada lawan pasangan calon, pelaksana tugas (Plt) kepala daerah incumbent-incumbent juga,” paparnya ditemui dalam sebuah acara bedah buku di Balai Kartini kemarin (30/7). (bay/byu/idr/r7)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *