Ketik disini

Headline Politika

Pilkada, KPID Awasi Lembaga Penyiaran

Bagikan

MATARAM – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB mulai mengawasi lembaga penyiaran yang menyiarkan pilkada di NTB. Ketua KPID NTB Sukri Aruman mengatakan pihaknya akan mengumpulkan 50 pimpinan media elektronik di NTB untuk membicarakan terkait penyiaran pilkada serentak di NTB.

Saat ini sebanyak 125 lembaga penyiaran se-NTB dapat menyiarkan informasi mengenai pilkada. KPID juga sudah berkordinasi dengan KPU NTB terkait sosialisasi dan kampanye pilkada.

a�?Ini demi terlaksananya pilkada yang kondusif. Lembaga penyiaran juga harus menghormati publik sebagai penerima informasi,a�? kata Syukri kepada Lombok Post kemarin (30/7).

Dikatakan, banyak hal yang harus diketahui lembaga penyiaran terutama menyangkut penyiaran pemilu. Salah satunya terkait keberimbangan informasi. Lembaga penyiaran baik televisi, radio, dan media internet harus seimbang dan memberikan kesempatan yang sama terutama bagi pasangan calon kepala daerah.

Sukri juga mendorong lembaga penyiaran ikut serta menciptakan kondusifitas daerah selama pilkada berlangsung. Keberpihakan lembaga penyiaran kepada kepentingan publik dinilai harus di kedepankan.

a�?Yang kita soroti itu kan salah satunya netralitas. Tapi sejauh ini kami belum menerima laporan masyarakat terkait hal itu,a�? ujar dia.

Salah satu yang diantisipasi KPID adalah penggunaan siaran TV kabel oleh calon kepala daerah. Terutama mereka yang bertarung di pilkada kabupaten di mana TV kabel berpotensi menjadi media sosialisasi dan media kampanye.

Menurut dia, masyarakat harus ikut terlibat dalam mengawasi siaran pilkada tersebut. Termasuk jika ada lembaga yang tidak adil dalam menyiarkan pilkada. Selama ini KPID NTB memiliki alat untuk mengontrol siaran sejumlah stasiun televisi termasuk radio.

KPID NTB akan bekerja maksimal mengawasi siaran pilkada sesuai tahapan pilkada dari tahap pendaftaran calon kepala daerah, penetapan calon, hingga tahapan pemilihan. Berbekal pengalaman dari beberapa pemilu sebelumnya KPID kerap menerima laporan masyarakat adanya pelanggaran siaran oleh lembaga penyiaran.

a�?Kami juga mengawal agar proses pilkada berjalan lancar dan jurdil,a�? tegas Sukri.
Berbeda dengan pelaksanaan pilkada sebelumnya, pada pilkada serentak ini kampanye calon kepala daerah terutama di media masa dikerjakan oleh KPU.Artinya, kampanye pilkada oleh calon kepala daerah dengan memasang iklan di media cetak dan elektronik tidak diperbolehkan.

Tidak hanya itu, KPU juga tegal bekerja dengan berbagai lembaga seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers, dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) untuk mengawasi jalannya pilkada agar berjalan jujur dan adil. (tan/r4)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *