Ketik disini

Metropolis

Dewan Nilai RAPBD-P Tak Realistis

Bagikan

MATARAM – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) NTB Tahun 2015 masih alot. Melalui rapat paripurna yang berlangsung, kemarin (31/7), dewan mengkritisi beberapa kebijakan anggaran dalam RAPBDP tersebut yang dinilai belum realistis.

a�?Perubahan dana tak terduga dari Rp 9,9 miliar menjadi Rp 49,8 miliar tidak rasional dan tidak realistis,a�? kata juru bicara Fraksi Gerindra Muhammad Sakduddin.

Ia juga menyoroti masih rendahnya sensitivitas pemerintah dalam membaca sumber pendapatan. Ada obyek pendapatan yang ditargetkan tinggi tetapi realisasinya rendah. Begitupun sebaliknya, ada pendapatan yang ditargetkan rendahg tetapi realisaisnya tinggi.

Dicontohkan, penerimaan bunga deposito pada APBD 2015 ditargetkan Rp 3 miliar. Namun, sampai saat ini ternyata sudah realisasi Rp 7 miliar atau naik 200 persen lebih. Sementara, pada APBD-P, pemerintah justru menargetkan penerimaan ini sebesar Rp 8 miliar atau hanya naik Rp 5 miliar. a�?Ini rendah jika melihat realisasi pada semester pertama,a�? kritik Sakdudin.

Sementara, pada item pendapatan pengembalian sebelumnya ditargetkan sebesar Rp 79 miliar pada APBD 2015. Saat ini, baru terealisasi Rp 1,1 miliar atau 1, 93 persen. Namun, pada APBD-P, target justru dinaikan Rp 7 miliar menjadi Rp 86 miliar. a�?Ini tidak logis dan realistis,a�? cecarnya.

Fraksi Gerindra juga mengkritisi item penerimaan lain-lain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Salah satunya padaA� penerimaan piutang sebesar Rp 72 miliar khususnya yang bersumber dari PT Daerah Maju Bersaing (DMB). Padahal, target dari DMD yang ditetapkan sebesar Rp 14 miliar dari APBD 2015, sampai sekarang, sama sekali belum terealisasi. Begitupun pada APBD tahun 2014, sumber piutang ini tidak pernah ditarget dan tak ada realisasinya.

a�?Kami sepakat dengan Badan Anggaran (Banggar) agar hal ini dipertimbangkan karena akan berpengaruh pada struktur APBD-P apalagi jika PT DMD menganggap sudah membayarnya melalui dana CSR,a�? jelas Sakdudin.

Fraksi Gerindra juga menyoroti item belanja TA 2015 yangA� nominalnya lebih besar dari 2014. Sementara, realisasi belanja 2014 saja relatif rendah. Ini bisa dilihat dari Silpa yang tinggi, hampir mencapai Rp 150 miliar.

Sejumlah pertanyaan juga disampaikan oleh fraksi lain yakni fraksi Golkar. Fraksi berlambang pohon beringin ini menyoroti kebijaksanaan perubahan anggaran pada beberapa sektor atau bidang yang menunjukkan adanya penurunan.

Disebutkan, pada sektor pertanian terjadi penurunan sebesar Rp 8 miliar dari total anggaran Rp 147 miliar sebelum perubahan atau sebesar atau 5,47 persen. Begitu juga dengan pemangkasan anggaran di sektor energi dan sumberdaya mineral. Pengurangan pada sektor ini sebesar Rp 539 juta dari Rp 32 miliar sebelum perubahan, turun 1,67 persen. Sementara, di sektor perdagangan turun Rp 1 miliar dari total Rp 19 miliar sebelum perubahan atau 5, 55 persen.

a�?Fraksi meminta penjelasan terhadap kinerja SKPD terkait. Lebih lebih pada sektor pertanian jika dihubungkan pada upaya peningkatan hasil pertanian terutama padi dan gabah,a�? ujar juru bicara fraksi Golkar Lalu Wireginawang.

Pemangkasan anggaran juga terjadi pada item bantuan sosial (bansos) yang semula dianggarkan Rp 36 miliar pada APBDP tahun ini berkurang Rp 500 juta lebih. a�?Kami minta penjelasan untuk ini mengingat persoalan sosial kemasyarakatan dari tahun ke tahun komplek dan dimana anggaran ini dialihkan,a�? pungkasnya. (uki/r12)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *