Ketik disini

Politika

Warga Ajukan Gugatan ke MK

Bagikan

JAKARTA – Protes penundaan pilkada serentak mulai tampak. Kemarin (31/7), perwakilan 30 warga Surabaya, Muhammad Sholeh mengajukan gugatan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 terkait pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta pilkada tetap berlangsung meski hanya ada satu pasangan calon kepala daerah.

Sholeh datang ke MK pukul 14.00 WIB. Pria yang saat itu mengenakan setelan jas cokelat dan kemeja putih itu membawa dua tas jinjing berisi dokumen penggugat. Dia langsung masuk ke ruang pelayanan untuk mendaftarkan gugatan itu.

Selang 15 menit, Sholeh keluar dari gedung MK. Dalam keterangannya, dia datang ke MK untuk mengajukan gugatan UU pilkada.

“Saya mewakili 30 warga Surabaya dari 31 kecamatan meminta pilkada serentak terus berjalan walau hanya satu pasangan,” jelasnya.

Dia mengaku, memang KPUD Surabaya sudah membuka pendaftaran calon kepala daerah kota Surabaya pada tanggal 26-28 Juli 2015. Sayangnya, yang mendaftar hanya satu pasangan. Yakni Tri Rismaharini yang berpasangan dengan Wisnu Sakti Buana. Keduanya diusung oleh PDIP.

“Sampai saat ini hanya satu pasangan yang mendaftar,” ucapnya.

Meski KPU memperpanjang pendaftaran sampai tanggal 3 Agustus, Sholeh mengatakan tidak ada jaminan pendaftar akan bertambah. Pasalnya Risma, sapaan akrab Tri Rismaharini dianggap masih kuat di Surabaya. Sehingga, partai lain enggan mengajukan calon untuk melawan Wali Kota Surabaya itu. Jika tetap tidak ada perubahan sampai batas waktu yang ditetapkan, maka pilkada Surabaya akan ditunda pada tahun 2017.
“Itu yang tidak kami inginkan,” ungkapnya.

Sholeh menjelaskan dia akan menggugat UU Nomor 8 Tahun 2015. Khususnya pasal 49, 50, 52, dan 54 yang menyebutkan pilkada harus diikuti minimal dua pasangan. Memang itu ideal, namun jika timbul permasalahan calon tunggal, regulasi itu tidak bisa mengakomodir.

“Harusnya kan ada solusi. Ini tidak ada di UU No 8/2015,” terangnya.

Selain itu, menurut dia, pasal-pasal tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945. Yakni dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 yang bunyinya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

“Kalau ditunda akan ada kekosongan hukum,” terangnya.

Sholeh juga mempermasalahkan kewenangan penundaan pilkada oleh KPU. Menurut dia KPU tidak berhak menunda pilkada meski calon kepala daerah hanya satu orang. Jika ditunda, maka lembaga penyelenggara pemilu itu akan menabrak Pasal 20 UU No 8 Tahun 2015 yang menyatakan jabatan kepala daerah yang habis tahun 2015 dan semester pertama tahun 2016 akan diikutkan pilkada tahun 2015.

“KPU lakukan tugas saja dengan membuka pendaftaran lagi. Kalau masih tetap satu tinggal minta pendapat pemerintah baiknya gimana,” ucapnya.

Menurut dia, mengajukan calon kepala daerah itu merupakan hak parpol atau gabungan parpol. Jika mereka tidak bersedia mengajukan tidak salah. Sholeh menganalogikan dengan hak seseorang memilih dalam pilkada.
“Jika satu orang golput kan pilkada tetap berjalan dan sah,” paparnya.

Menurut dia, penundaan pilkada itu tidak hanya berpotensi di Surabaya. Namun di 11 kota dan kabupaten lain yang calon kepala daerahnya masih satu pasangan. Dia mengaku, jika pilkada ditunda maka pembangunan daerah akan terhambat.

“Karena penjabat tidak bisa ambil keputusan strategis,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia berharap, MK segera menindak lanjuti gugatan itu. Yakni dengan memberikan tafsir konstitusional yang menyatakan pilkada dengan hanya satu pasangan tetap sah.

“Sepanjang telah dibuka pendaftaran calon dan hanya menghasilkan satu pasangan calon,” jelas dia. (aph/r7)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *