Ketik disini

Metropolis

Reklame Tak Berizin Masih Terpasang

Bagikan

MATARAM – Konsentrasi masyarakat maupun pemerintah rupanya masih terfokus Pilkada 2015. Sehingga banyak pihak yang memanfaatkan momentum ini untuk melakukan kecurangan dengan melanggar aturan. Salah satunya memasang reklame atau baliho tanpa izin.

Di beberapa ruas jalan, baliho atau reklame raksasa berdiri kokoh di tengah trotoar tanpa memperhatikan estetika dan aturan yang ada. Parahnya setelah ditelusuri, reklame ini ternyata tidak memiliki izin. Misalnya saja seperti yang ada di Jalan Langko dekat Masjid raya Attaqwa.

“Tiang reklamenya menutupi seluruh bagian trotoar. Jadi kita nggak bisa lewat sehingga kalau mau jalan harus turun ke badan jalan,” ujar salah seorang warga yang tengah melintas.

Bukan hanya satu, beberapa reklame yang bersifat insidentil ini berjejer menutupi semua badan jalan trotoar. Akibatnya, para pengguna jalan kaki tidak dapat memanfaatkan trotoar yang merupakan jalur pejalan kaki untuk melintas. Mereka harus turun ke jalan memanfaatkan badan jalan yang sangat berbahaya bagi keselamatan pengguna jalan. Hal ini tentu bertentangan dengan konspe pedestrian ways atau jalur pejalan kaki yang harus disediakan pemerintah Kota.

Kepala Dinas Pertamanan H Kemal Islam yang dihubungi Lombok Post terkait pelanggaran estetika, enggan memberikan tanggapan. “Itu izinnya kemungkinan dari BMP2T. Coba nanti kami cek dulu, kalau memang melanggar aturan akan kami tindak,” kelitnya.

Di tempat terpisah kepala BMP2T Cok Sudira meminta Lombok Post menemui Bidang Perizinan. Setelah diperiksa Kabid Perizinan, Haris reklame tersebut tersebut diketahui tidak memiliki izin. Apalagi pemasangannya tidak memenuhi estetika.

“Kalau reklamenya memang punya izin, Dinas Pertamanan dan Dispenda pasti tahu. Karena ketika kami menerbitkan izin, izinnya akan kami tembuskan kepada dua dinas tersebut,” terang Haris.

Namun, khusus reklame yang ada di Jalan Langko dekat Masjid Raya Attaqwa atau dekat Islamic Center tersebut dikatakannya tidak memiliki izin. “Nanti kewenangan Dinas Pertamanan untuk menindaknya,” katanya.

Reklame yang berisi ucapan selamat Idul Fitri ini dijelaskan BMP2T merupakan reklame insidentil yang mestinya memiliki izin dalam jangka waktu tertentu. Namun ia menjelaskan izin tersebut tidak pernah dikeluarkan BMP2T.

“Alurnya mereka yang mau memasang reklame membayar dulu di Dispenda baru izinnya bisa kami keluarkan. Itu pun ada tahapan dan ketentuannya,” ujar Haris. (ton/r4)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *