Ketik disini

Metropolis

BPBD Minta Rp 7 Miliar

Bagikan

MATARAM – Di tengah kekeringan yang kian mengganas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB dihadapkan pada anggaran yang terbatas. Akibatnya, pasokan air bersih menjadi terkendala.

“Harus diakui, dana yang tersedia untuk penanganan kekeringan saat ini memang belum mencukupi,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD NTB Ketut Subrata kepada Lombok Post.

BPBD memperkirakan bahwa musibah kekeringan pada tahun ini akan semakin meluas. Setidaknya 76 kecamatan se NTB, 378 desa/kelurahan, 948 dusun dipetakan sebagai daerah yang terancam kerontang.

Setidaknya, ditaksir 317.110 kepala keluarga atau 974 ribu jiwa lebih yang bakal menjadi korban dari musiban kekeringan tersebut.

Menurut Subrata, jumlah kebutuhan minimal air bersih sendiri sekitar 10 liter per hari. Jadi, jika mengacu pada data ancaman kekeringan tersebut, BPBD menghitung estimasi biaya yang dibutuhkan hanya untuk bantuan dropping air bersih saja mencapai Rp 7 miliar.

Namun, dana sebesar itu rupanya belum terakomodasi di APBD murni NTB tahun ini. Tidak juga terakomodir di APBD Perubahan. Subrata menyebut, dana untuk bantuan dropping air bersih hanya teralokasi Rp 200 juta di APBD NTB. “Itu pun untuk kegiatan koordinasi saja,” ungkapnya.

Begitu juga kebijakan anggaran di kabupaten/kota masih terbatas. Ia mencontohkan, di KLU hanya teralokasi sekitar Rp 90 juta untuk bantuan air bersih. Padahal, diperkirakan sekitar 31 ribu jiwa warga KLU yang akan terdampak bencana kekeringan tahun ini.

“Aloksi itu memang sangat minim. Kadang-kadang daerah mungkin punya prioritas pembangunan di RPJMD. Jadi tim anggaran mempedomani itu,” kata dia.

Namun, untuk memenuhi kebutuhan anggaran guna penyaluran air bersih tersebut, lanjutnya, BPBD NTB masih berjuang ke pusat. Menurutnya, selama ini, perhatian pusat terhadap bencana di NTB memang sangat baik termasuk terkait kekeringan. “Kita masih menunggu respon pusat,” katanya.

Selain mengajukan bantuan anggaran Rp 7 miliar. Pihaknya juga mengajukan bantuan pusat sebesar Rp 15 miliar khusus untuk mengupayakan solusi jangka panjang bencana kekeringan. Misalnya untuk keperluan membangun sumur bor dan jaringan air atau program pipanisasi.

Tahun 2014, pemerintah pusat sudah menyodorkan bantuan untuk pembangunan sumur bor di delapan titik yang mengalami kekeringan. “Kita berharap, bantuan sumur bor dan pipanisasi ini juga bisa dianggarkan di APBD murni 2016. Semoga, daerah juga bisa mengakomodir ini,” imbuhnya.

Di singgung perihal kondisi kekeringan sejauh ini, Subrata mengungkapkan memang kerap terjadi perubahan. Beberapa daerah yang sebelumnya menalami kekeringan parah mulai membaik namun ada juga yang sebaliknya. Diperkirakan, puncak kekeringan sendiri berlangsung mulai akhir bulan ini. (uki/r12)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *