Ketik disini

Tanjung

Kasek Beli 170 Tablet Pakai Dana BOS

Bagikan

TANJUNG – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Lombok Utara membantah pembelian sabak elektronik atau tablet untuk Kepala Sekolah dari dana Bos menyalahi aturan.

Pun demikian dengan indikasi adanya mark up pada pembelian tablet yang dikerjasamakan dengan sebuah lembaga pengadaan barang yang beralamatkan di Pekan Baru, Riau.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dikbudpora Lombok Utara Furqan kepada wartawan kemarin mengatakan, pembelian tablet untuk 145 SD, 15 SMP dan 10 SMA/SMK itu mengacu pada Permendikbud Nomor 161/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015.

Meski tidak secara spesifik disebutkan aturan untuk membeli tablet, namun, menurut Furqan, dalam aturan itu tertuang untuk peningkatan mutu pendidikan.

Dia berdalih, setiap kepala sekolah sekarang ini dituntut untuk melek teknologi. Sehingga menuju guru melek teknologi itu mau tidak mau anggaran dari dana BOS dimanfaatkan.

”Kita ingin semua tenaga pendidik melek teknologi, karena dari pengalaman kegiatan di dalam berbagai kesempatan, hampir semua kepala sekolah tidak bisa mengoperasionalkan laptop,” kata dia.

Sehingga, diinisiasikan untuk membeli tablet tersebut lengkap dengan applikasinya.

Ditambahkannya, di dalam tablet tersebut terdapat 400 aplikasi terkait pendidikan yang bisa dipakai untuk pembelajaran. Terkait indikasi adanya mark up di dalam pembelian tablet dengan menggunakan dana BOS tersebut, Furqan menjelaskan, tidak ada mark up.

Pasalnya harga satuan untuk tablet itu dianggarkan sebesar Rp 2,8 juta. Sedangkan, harga yang diberikan oleh Lembaga Sistem Elektronik Teknologi Informasi sebesar Rp 1,6 juta.

Namun, itu diluar applikasi yang dibutuhkan. Disebutkannya, ada terdapat 400 macam applikasi yang dibutuhkan sekolah yang dibeli. Sehingga total anggaran yang dibutuhkan untuk kepala sekolah sebesar Rp 2,8 juta.

”Persoalan penggunaan dana BOS untuk pembelian tablet untuk sekolah itu tidak ada masalah. Kita juga tidak berani meminta semua kasek untuk membeli kalau tidak ada dalam aturan juklak juknis dana BOS,” pungkasnya. (puj/r12)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *