Ketik disini

Politika

Gubernur Minta Penjabat Jaga Birokrasi

Bagikan

MATARAM – Kedudukan orang nomor satu di Kabupaten Bima dan Kota Mataram berganti. Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi, resmi melantik dan mengambil sumpah H Bachruddin, sebagai Penjabat Bupati Bima dan Hj Putu Selly Andayani, sebagai Penjabat Wali Kota Mataram. (Berita terkait baca halaman Metropolis dan Bima-Dompu).

Pelantikan berlangsung khidmat di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, pukul 10.00 Wita, kemarin (10/8).

Turut menyaksikan pelantikan, Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin, Sekretaris Daerah Provinsi NTB H Muhammad Nur, mantan Bupati Bima H Syafrudin HM Nur, dan mantan Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh. Sejumlah pejabat dari Bima dan Pemprov NTB juga terlihat memenuhi arena pelantikan.

“Saya ucapkan selamat bekerja dan berkarya kepada Penjabat Bupati Bima dan Wali Kota Mataram yang baru saja dilantik,” kata Gubernur TGB HM Zainul Majdi.

Kedua penjabat itu dilantik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-4674 tahun 2015 tentang Pengangkatan Bupati Bima dan surat keputusan nomor 131.52-4690 tahun 2015 tentang Pengangkatan Wali Kota Mataram. Kedua penjabat akan bertugas sampai terpilihnya bupati dan wali kota definitif.

Gubernur menegaskan, pengusulan Bachruddin dan Selly sebagai Penjabat Bupati Bima dan Wali Kota Mataram sudah melalui pertimbangannya selaku wakil pemerintah pusat di daerah.

Masing-masing mereka dinilai memiliki kapasitas serta kemampuan yang mumpuni untuk memimpin selama masa transisi.

“Penentuan penjabat ini juga oleh pemerintah pusat. Untuk itu, saya harap kepercayaan ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya,” pesan TGB.

Ia mengingatkan bahwa secara eksplisit, keputusan Mendagri mengangkat penjabat untuk melaksanakan tugas pemerintahan daerah disertai dengan seluruh lingkup tugas dan kewenangan kepala daerah.

Penjabat juga diminta memfasilitasi pelaksanaan pilkada di daerahnya masing-masing. Sehingga, pesta demokrasi kelak bisa berjalan lancar, khususnya menjamin netralitas pegawai negeri sipil (PNS).

“Tugas bapak ibu sebagai penjabat untuk membangun komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat, tanpa terkecuali. Baik itu unsur pemerintahan maupun unsur-unsur non pemerintahan,” pesan gubernur.

Ia menekankan agar penjabat yang dilantik benar-benar menjaga netralitas PNS jelang pilkada mendatang. Keduanya juga diminta aktif untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemilukada untuk melahirkan pimpinan daerah definitif dan berkualitas.

Di samping itu, Gubernur TGB ikut menyinggung masalah birokrasi yang rawan ternodai demi kepentingan segelintir pihak. Penjabat diminta menjaga keutuhan birokrasi agar senantiasa diberdayakan untuk kepentingan masyarakat umum.

Ia menekankan, dalam situasi politik apapun jangan sampai ada upaya untuk mensubordinasi birokrasi untuk kepentingan mana pun. “Birokrasi adalah alat negara, bukan alat orang per orang. Saya sebagai gubernur memiliki tugas untuk memastikan agar birokrasi berjalan sebagaimana mestinya. Birokrasi diciptakan untuk membantu masyarakat,” tandas gubernur.

Dia juga berpesan kepada masyarakat Kota Mataram dan Kabupaten Bima pada umumnya agar mendukung penuh kepemimpinan dua penjabat yang baru saja dilantik.

Ia menegaskan, pengusulan dua penjabat tersebut memang dengan mempertimbangkan rekam jejaknya masing-masing. Sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) NTB, Bachruddin dianggap selalu bisa mencapai target kerja dengan baik.

Alasan lainnya, Bachruddin merupakan birokrat yang bergelut di dalam sektor pembangunan desa. Di bawah kepemimpinannya di Bima, diharap bisa melakukan gebrakan, menyeimbangkan antara pesatnya pembangunan ekonomi dengan sektor pembangunan sosial.

“Saya melihat Bima akselerasi pembangunan ekonominya bagus. Namun, di Bima masih banyak masyarakat yang sulit mengakses sarana-sarana dasar yang dibutuhkan,” jelas gubernur.

Demikian pula dengan Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) NTB Putu Selly. Gubernur sadar bahwa di balik penunjukan Selly, disisipi sejumlah isu-isu negatif. Selly pun dipesan tak perlu memberi statement atau menanggapi hal tersebut karena cukup dengan menunjukkan kinerja dan performa yang baik, nada-nada sumbang itu akan terbantahkan sendirinya di kemudian hari.

“Apa-apa yang sudah dilakukan oleh pejabat periode sebelumnya silakan dilanjutkan. Kalau ada yang belum, terutama untuk assesment pejabat struktural untuk disolidkan dan dimantapkan.

“Acuannya jelas berpedoman pada Kementerian PAN,” pesan gubernur untuk Penjabat Wali Kota Mataram.(uki/r12/r2)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *