Ketik disini

Bima - Dompu

Pelanggaran KPU Dilimpahkan ke Bawaslu

Bagikan

BIMA – Dugaan pelanggaran pasangan balon IDP-Dahlan yang ditangani Panwaslu Kabupaten Bima tidak terbukti. Laporan yang disampaikan tim gabungan partai koalisi pengusung paket Ady-Zubair itu tidak memenuhi unsur. Sebab, dalam laporan tidak dilampirkan bucket pendukung dan dasar yang kuat.

“Kami tidak bisa menindaklanjuti laporan itu karena tidak ada bukti pendukung,” jelas Ketua Panwaslu Kabupaten Bima, Abdullah pada Lombok Post Group (Radar Tambora), kemarin(10/8).

Pihaknya telah mengkaji dan menelaah laporan yang diterima. Berdasarkan laporan, KPU diduga melanggar PKPU Nomor 12 tahun 2015 tentang Pemilukada. Khususnya mengenai proses penerimaan pendaftaran bakal calon di KPU pada 28 Juli lalu.

“KPU dilaporkan telah menerima pendaftaran paket Dinda-Dahlan di atas Pukul 16.00 Wita,” ujarnya mengutip isi laporan gabungan koalisi partai pendukung Ady-Zubair.

Hanya saja dari laporan tersebut lanjut dia, pihak terlapor tidak melampirkan bukti valid terkait pelanggaran tersebut. Pelapor hanya mengajukan dugaan saja.

“Pastinya kami tidak bisa menindaklanjuti laporan itu hanya berdasarkan dugaan. Tapi harus dibarengi dengan alat bukti,” ujar pria yang akrab disapa Ebit ini.

Meski demikian, pihaknya telah berupaya untuk memproses laporan tersebut. Dengan memintai keterangan sejumlah saksi. Terutama pihak pelapor dan KPU selaku terlapor.

“Dalam keterangannya, KPU membantah telah melanggar PKPU Nomor 12 Tahun 2015 itu,” katanya.

Ebit menjelaskan, bantahan KPU diperkuat dengan sejumlah bukti yang ditunjukkan. Antara lain, dokumen kegiatan dan absensi kehadiran para bakal calon saat mendaftar.

“Absensi yang ditunjukkan KPU, paket Dinda-Dahlan medaftar sebelum pukul 16.00 Wita,” tandasnya.

Sementara itu, indikasi pelanggaran KPU saat penerimaan pendaftaran balon bupati sudah dilimpahkan ke Bawaslu NTB. Pelimpahan itu disebabkan karena laporan berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik.

“Pelanggaran kode etik kewenangan Banwaslu. Kami hanya menindaklanjuti saja setiap laporan yang masuk,” jelas Abdullah/

Laporan dari tim kuasa hukum Ahmad Abbas BSc tersebut sudah dikirim ke Banwaslu untuk ditindaklanjuti.

“Pelimpahan laporan ke Banwaslu adalah bagian dari tindaklanjut kami,” katanya.

Pria yang akrab disapa Ebit ini menjelaskan, Panwaslu bertugas mengawasi dan mengontrol pelaksanaan Pemilukada. Kalaupun ada temuan dan laporan Pemilukada akan ditindaklanjuti berdasarkan mekanisme. Baik itu pelanggaran peserta pemilu, maupun penyelenggara. “Pastinya dengan batas dan kewenangan yang diatur,” tambahnya.

Demikian pun penanganan terhadap laporan yang dikirim ke Bawaslu kata dia, tergantung kajian. Apakah kasus itu memenuhi unsur atau tidak. “Kita tunggu saja hasilnya,” ujar pria kelahiran Desa Ngali ini.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Ahmad Abbas , Muhajirin, HM Lubis dan Usman telah melaporkan pelanggaran KPU ke Panwaslu. Laporan itu disampaikan pada 6 Agustus lalu. Dengan nomor laporan: 08/ADV.ML/VIII/2015. Terkait dugaan pelanggaran Pasal 50 ayat 7 UU Nomor 8 tahun 2015, PKPU Nomor 9 dan 12 Tahun 2015 tentang Pemilukada. (mch/r9)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *