Ketik disini

Tanjung

Dikbudpora Lombok Utara Ngaku Diperintah Provinsi

Bagikan

TANJUNG – Kalangan DPRD Lombok Utara mempertanyakan mekanisme dan aturan yang digunakan Dibudpora Lombok Utara terkait pembelian sabak elektronik (tabet) yang menggunakan dana BOS.

Anggota Komisi III DPRD Lombok Utara Artadi mengatakan Komisi III sebagai leading sektor yang membidangi pendidikan sudah memanggil dan meminta Kabid Dikdas Dikbudpora untuk menjelaskan persoalan pembelian tablet itu.

Dalam penjelasan yang disampaikan ke DPRD, Dikbudpora KLU menjelaskan bahwa pembelian tablet dengan menggunakan dana BOS itu adalah perintah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB.

Hanya saja, Komisi III meminta surat tertulis perintah dari Dikpora NTB itu. Namun, kata Artadi, itu tidak bisa dijelaskan. a�?Artinya tidak ada surat perintah yang dikantongi Dibudpora KLU. Yang ada hanya perintah lisan saja,a�? kata Artadi.

Menurut dia, perintah untuk membeli tablet dengan menggunakan dana BOS itu salah. Apalagi perintah itu hanya melalui imbauan lisan.

Terlebih, ada indikasi adanya mark up. a�?Kabid Dikdas tidak bisa menjelaskannya karena harga satuan barang itu tidak ada tertera di dalam kuitansi melainkan hanya ada di pelaporannya saja,a�? tandasnya.

Ditambahkannya, terkait aturan juklak juknis dana Bos, Dikbudpora berdalih jika mengacu pada perintah dinas provinsi atas dasar Permendikbud 161/2014. Meski di dalam aturan itu tidak terdapat secara mendetail rincian untuk pembelian tablet itu. Namun, mereka merujuk pada pembelian komputer, proyektor dan lainnya, yang sah dilakukan. a�?Tapi kami tetap akan menanyakannya kepada pihak dinas pronvinsi terkait kebenarannya,a�? katanya.

Sementara itu, Kabid Dikdas Dikbudpora Lombok Utara Furqan, usai memenuhi panggilan Komisi III DPRD Lombok Utara mengatakan pihaknya termasuk UPTD yang diperintahkan dalam hal ini hanya melanjutkan apa yang menjadi permintaan dinas di provinsi.

Menurutnya, kebijakan Dikpora NTB itu tidak hanya di Lombok Utara. Melainkan seluruh NTB. Jika memang kebijakan itu dianggap keliru maka ke depannya tidak akan terjadi lagi.

Memang, dalam persoalan pembelian tab ini yang paling disoroti itu adalah adanya indikasi a�?mark upa�? yang mana pada nilai dalam surat perintah pembayaran tidak sesuai dengan harga satuan tablet merk ASUS itu.

Terpisah, Lembaga Swadaya Masyarakat Nusantara Parliament Wacth (NPW) bakal melaporkan kasus pembelian tablet menggunakan dana BOS itu ke aparat penegak hukum. Pasalnya, Dikbudpora dinilai menyalahi aturan tentang juklak juknis dana BOS. (puj/r12)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *