Ketik disini

Tanjung

Kaget Saat Bekerja Seperti SKPD, Peran Sekdes Tak Tergantikan

Bagikan

Kucuran anggaran miliaran dari Alokasi Dana Desa APBD dan Dana Desa dari APBN, menjadikan budaya kerja desa kini berubah total. Desa tak lagi terima beres dari sisi keuangan. Namun, mereka kini seperti SKPD, yang harus mengajukan anggaran per termin, merencanakan program, lalu menyiapkan pelaporan secara mandiri.

****

TENTU saja tak semua desa siap. Ada yang terseok-seok. Bahkan, jumlahnya kebanyakan begitu di Lombok Utara. Menggunakan uang daerah dalam jumlah besar, memang tak semudah membelanjakan dana pribadi.

Desa butuh sumber daya mumpuni. Sumber daya yang benar-benar bisa bekerja dan menjalankan rencana program yang sudah tersusun.

Hal ini diakui Kepala Desa Gondang Johari. Menurutnya, saat ini kapasitas SDM yang ada di tiap desa di Lombok Utara dirasa masih sangat kurang untuk mengerjakan dan mengawal penggunaan ADD dan Dana Desa tersebut. a�?Ini hampir merata di Lombok Utara,a�? tandasnya.

Ditambahkannya, perubahan pola kerja menjadi seperti SKPD diakui menjadi keterkejutan tiap-tiap desa. Kaget dengan perubahan pola kerja tersebut, sumber daya yang ada di desa dirasa belum mampu untuk mengerjakan dan mengawal pelaksanaan program desa tersebut.

a�?Seharusnya dalam pengelolaan ADD dan Dana Desa yang masih dalam masa transisi ini komponen yang seharusnya ada juga dilengkapi pemerintah,a�? katanya.

Komponen yang dimaksud tersebut adalah pendamping kabupaten dan termasuk juga tim pelaksana desa.

Karena hingga saat ini nomenklatur kelembagaan desa belum dikeluarkan, maka desa saat ini menggunakan nomenklatur lama yakni dengan memanfaatkan perangkat desa yang ada untuk menjadi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

a�?Sekarang koordinatornya Sekdes, bendaharanya Kaur Keuangan, dan pelaksana teknisnya adalah perangkat desa dan staf yang ada,a�? ungkapnya.

Jika mengacu pada peraturan perundang-undangan, pelaksana teknis sebenarnya harus jelas. Tetapi, sampai saat ini kaur yang ada di desa diberdayakan untuk menjalankan program desa.

a�?Alhamdulillah, perangkat desa yang ada juga memiliki background pendidikan yang bagus sehingga masih bisa berjalan meskipun kita tidak memungkiri masih membutuhkan tenaga dari pemerintah,a�? katanya.

Lebih lanjut, Johari mengatakan peran sekretaris desa (sekdes) dengan regulasi yang baru seperti saat ini sangat vital. Dengan begitu sekdes tentu harus memiliki kemampuan yang lebih dari perangkat desa.

Pasalnya sekdes saat ini menjadi pemegang roda pemerintahan desa mulai dari perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pembuatan laporan akhir.

a�?Tidak semua orang bisa menjadi sekdes. Pemkab seharusnya menunjuk sekdes yang memang punya ilmu mumpuni. Jangan terkesan asal tunjuk saja,a�? katanya.

Diakui Johari, saat ini pemkab terkesan asal-asalan menunjuk Sekdes yang ada. a�?Jabatan sekdes jangan dianggap jabatan remeh,a�? tandasnya.

Baru beberapa tahun bekerja jadi PNS sudah naik jadi pegawai golongan III dan menjadi sekdes. a�?Bukan berarti kita mengganggap remeh pendidikan orang tetapi ini berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi,a�? tandasnya. (bersambung/r12)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *