Ketik disini

Politika

Keberadaan Pasal Hina Presiden Dinilai Sesuai Pancasila

Bagikan

JAKARTA – Para elite PDIP seperti menjadi a�?bampera�� untukA� melindungiA� Presiden JokowiA� dari cemohan dan hinaan.A� Pasal penghinaan kepada presiden pun menjadi harga mati untuk diperjuangkanA� agar hidup lagi di dalam KUHP.A� Berbagai alasan dikemukakan kader-kader PDIP agar pasal hina kepala negara itu masuk dalamA� pembahasan Revisi UU KUHP.A� Salah satu alasannya bahwa adanya pasal penghinaan sesuai denganA� falsafah Pancasila.

Alasan ini dikemukakan politisi PDIP Bambang Wuryanto saat ditemui di Komplek Parlemen RI, Senayan Jakarta, kemarin.A� “Apakah patut menghina kepada Presiden seperti ini? Kalau pasal penghinaan itu dihidupkan, bagi PDIP, itu sesuai dengan hati nurani kita saja, kita punya pondasi, nurani kita adalah Pancasila,” ungkap Bambang.

Anggota Komisi VII DPR RI itu mencontohkan sikap partainya yang tak pernah mengeluarkan hinaan kepada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara pribadi.A� “PDIP tidak pernah tuh menghina secara pribadi Pak SBY, enggak pernah,” tegasnya.

Menurut Bambang, tidak perlu menghina presiden sebagai cara meluapkan kekesalan pada kinerja pemerintahan. Jika tidak cocok, cukup dengan tidak memilihnya kembali di pilpres mendatang.
“Kalau tidak cocok, ya lima tahun lagi kita ganti, kita pilih yang lain, mekanismenya ada. Jadi, tidak perlu menghina-hina. Itu kan pikiran negatif,” imbuhnya.

Namun mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD membantah pernyataan Bambang. Menurutnya, MK dahulu membatalkan pasal tersebut lantaran tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Bagaimana bisa sesuai dengan Pancasila? Alasan MK membatalkannya karena memang tidak sesuai dengan UUD’45,” tukasnya saat dihubungi melalui ponselnya, Senin (10/8) lalu.

Sejatinya, kata Mahfud, sangat kecil kemungkinan pasal penghinaan presiden dimuat dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).A� a�?Kalau tetap mengajukan bisa dibatalkan lagi oleh MK, karena tidak ada alasan lain untuk menghidupkan lagi,a�? terangnya.

Dia menguraikan, MK membatalkan regulasi tersebut pada 2006. Mahkamah menilai, pasal 134, 136, dan 137 KUHP menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan, pendapat, atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan kepada Presiden dan/atau wakil presiden.

Politisi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengamini pendapat Mahfud MD.A� Anggota Komisi III DPR RI itu mengaku, heran dengan wacana dihidupkannya kembali pasal tersebut melalui revisi KUHP.

Dasco menilai, orang-orang di sekeliling Presiden Jokowi begitu ambisius agar bisa membangkitkan pasal yang pernah dibatalkan MK itu 2006 lalu.

a�?Pasal itu jelas sudah dikubur oleh putusan MK, mengapa dihidupkan kembali. Sebagai bangsa yang besar kita harus konsisten, apa yang di masa lalu sudah dianggap bertentangan dengan konstitusi jangan kita praktikkan lagi,a�? tuturnya di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (10/8).

Dia mengatakan, terkait tindakan menghina presiden yang dilakukan oleh seseorang sebaiknya cukup dibawa ke ranah perdata karena penafisrannya bisa sangat subjektif.

a�?Bahaya jika pasal penghinaan presiden digunakan untuk membungkam masyarakat yang kritis. Ini sama saja bangsa ini kembali ke era orde baru,a�? tukas Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI itu. (aen/r4)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *