Ketik disini

Kriminal

Selly Bantah Diperiksa

Bagikan

MATARAM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB terus memproses penyidikan kasus dugaan penyimpangan terhadap penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). Kemarin (11/8), Kejaksaan Tinggi NTB, melalui Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Suripto Irianto, kembali memeriksa saksi yang terkait dengan DBH-CHT.

a�?Memang ada yang kami periksa hari ini,a�? terang Aspidsus Kejati NTB Suripto Irianto, kemarin (11/8).

Menurutnya, pemeriksaan saksi kali ini untuk tingkatan penyidikan. Menurut informasi yang diperoleh koran ini, saksi tersebut adalah Hj Putu Selly Andayani yang menjadi Penjabat Wali Kota Mataram. Dengan demikian, ini merupakan pemeriksaan yang kedua dari Putu Selly.

Suripto melanjutkan, pemeriksaan yang dilakukan masih terkait dengan dana 32 Miliar, yang dialokasikan Dinas PU Provinsi NTB untuk irigasi desa.

Karena, dana ini sebelumnya terdapat indikasi dobel anggaran. Dimana, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB menganggarkan dana untuk irigasi, namun setelah dicek di DBH-CHT terdapat sumber anggaran yang berbeda, tetapi untuk item kegiatan yang sama.

a�?Masih terus kita dalami indikasi, item anggaran mana yang disimpangkan pada tahun 2013 itu,a�? kata Suripto.

Dikatakan, karena ini menyangkut aliran dana yang cukup rumit, Kejati NTB meminta bantuan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB. Kejati meminta auditor kepada BPKP untuk melakukan audit investigasi terhadap aliran dana yang terkait dengan DBHCHT.

a�?Kami sudah berkirim surat kepada BPKP NTB, meminta untuk audit investigasi,a�? beber Suripto.

Sementara itu, realisasi anggaran DBHCHT dari tahun 2010 hingga 2014 mencapai 274 miliar. Di tahun 2010 realisasinya mencapai Rp 35 miliar, tahun 2011 sebanyak Rp 45 miliar, di tahun 2012 sebesar Rp 57 miliar, tahun 2013 sebanyak Rp 65 miliar dan tahun 2014 Rp 72 miliar.

Ditempat terpisah, Penjabat Wali Kota Mataram Hj Putu Selly Andayani ketika dikonfirmasi mengatakan, kedatangannya ke Kejati NTB bukan untuk diperiksa. a�?Kemarin itu cuma tanda tangan BAP saja. Karena pada tanggal 26 juni lalu, sempat dimintai keterangan oleh Kejati NTB,a�? tandasnya.(cr-dit)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *