Ketik disini

Metropolis

Gubernur: Hukum Harus Sasar Orang Jahat

Bagikan

MATARAM – Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi mengingatkan pentingnya pemahaman hukum yang holistik oleh para penyelenggara negara. Hukum harusnya menyasar orang-orang yang jahat. Bukan orang yang melakukan kesalahan tanpa sengaja atau tanpa maksud jahat.

Penegasan itu disampaikan gubernur dalam dialog pembekalan hukum yang digelar Pemprov NTB dengan mengundang Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto di Gedung Graha Bhakti Praja kantor gubernur, kemarin.

Gubernur menegaskan, Pemprov NTB medukung penegakan hukum secara penuh. a�?Keadilan adalah hak yang asasi dan nilai keadilan adalah pondasi. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak mendukung sepenuh hati penegakan hukum,a�? kata gubernur.

Itu sebabnya kata dia, hukum harusnya menyasar kepada orang yang jahat bukan orang yang melakukan kesalahan tanpa sengaja atau tanpa maksud jahat. Kalau ada yang salah mohon diberi bimbingan agar kesalahan itu bisa diluruskan.

a�?Jika ada yang memiliki indikasi kuat menyalahgunakan kewenangannya secara sengaja untuk kepentingan dirinya atau memperoleh dana dengan cara yang tidak halal. Maka harus di hukum dengan seberat-beratnya,a�? tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Jaksa Agung, D Andhi Nirwanto menjelaskan bahwa penjara di Belanda tidak sepenuh penjara di Indonesia. Karena pelaksanaan hukum di Belanda diselesaikan dengan kebijakan integritas.

Di sana pejabat pemerintah yang melanggar hukum tidak diselesaikan dengan hukum pidana. Berbeda dengan Indonesia yang banyak perkara kecil diselesaikan dengan pengadilan. Oleh karena itu, penjara-penjara di Indonesia kelebihan kapasitas. Padahal biaya operasioanal penjara cukup tinggi ini menggunakan uang negara.
Dengan demikian, tren penegakan hukum ke depannya perlu dipertimbangkan untuk ditinjau ulang dengan mengedepankan keadilan restorasi.

a�?Selama ini kita hanya menggunakan keadilan retribusi, jadi menjebloskan orang ke penjara bisa menyelesaikan masalah,a�? ujarnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan undang-undang sebagai hukum tertulis memiliki keterbatasan. Tidak mampu mengatur secara rinci untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Diskresi timbul karena hukum sebagai bagian dalam kehidupan masyarakat sangat kompleks, tidak bisa mengatasi semua permasalahan diatur dalam perundang-undangan secara detail.

Menurutnya, hukum bersifat statis karena tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Seringkali hukum kalah cepat dibandingkan penjahat.

Dalam tataran pemerintahan bisa dilakukan diskresi untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat penting, karena tidak di atur dalam perundang-undangan atau ada stagnasi dalam pemerintahan. Syarat-syarat itu di atur dalam pasal 24 undang-undang administrasi pemerintahan.

a�?Pejabat pemerintahan yang melakukan diskresi harus memenuhi syarat sesuai dengan tujuan diskresi tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku,a�? kata dia. Kalau hal ini dipahami kata Andhi, maka tidak akan ada yang terjerat tindak pidana korupsi. (uki/r12)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *